DERAKPOST.COM – Polemik di Rumah Sakit Daerah (RSD) Madani Pekanbaru, tidak ada kejelasan hingga sekarang ini soal 26 orang dokter spesialis, dengan status Aparatur Sipil Negara (ASN) itu demo Direktur dr Arnaldo Eka Putra.
Kejadian perkara ini sudah sekitar enam bulan yang lalu menuntut hal anggaran Jasa Pelayanan dari sejak 2021 hingga sekarang yang diduga senilai Rp 4 Miliar lebih kemana rimbanya. Kemudian soal polemik hal Tenaga Harian Fiktif (THL) sebanyak 650 orang ini disorot anggota DPRD Pekanbaru pada tahun 2022.
Diketahui, sebelumnya dari Indra Pomi mengaku selaku Sekdako pekanbaru, sudah memanggil 26 dokter spesialis dan direktur rumah sakit untuk mencari jalan keluar pada saat ini. Pihak rumah sakit harus tetap memberikan layanan kepada masyarakat untuk berobat
Selain Itu, Indra Pomi memerintahkan inspektorat Pekanbaru agat mengaudit Bahkan, Indra pomi memastikan bakal mengevaluasi kinerja dari Direktur RSD Madani Pekanbaru, dr Arnaldo Eka itu.
Karena dia tidak ingin pelayanan yang diberikan pada masyarakat terganggu akibat masalah internal pihak rumah sakit.
Namun ternyata sikap Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru ini justru tidak ada titik terang. Sehingga disorot oleh LSM Badan Demokrasi Anti Korupsi (BADAI), dimana hal sikap Pj Walikota Pekanbaru dan Sekretaris Daerah Pekanbaru dinilai ini kompak untuk melindungi dr Arnaldo Eka putra selaku Dirut RSD Madani.
Dalam hal ini, LSM Badai yang menilai, dr Arnaldo bahkan diberikan Jabatan sebagai Plt Kepala di Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru yang menggantikan dr Rizaldi Zaini. “Kami sudah kroscek dan mendapat info, audit inspektorat terkait Jasa Pelayanan itu sudah clear, bahkan sudah di Meja Pak Walikota Pekanbaru. Kami duga ada kerugian,” ujarnya.
Hal itu ditegaskanya Ketua Umum LSM Badai Ebert, ST kepada wartawan, Senin (18/9/2023). Katanya, dalam perkara ini sudah seyogyanya Pj Walikota itu harus ungkap ke publik. Bahkan, dia sesalkan sikap Pj Walikota, yang justru memberi jabatan baru bagi Pejabat RSD Madani yang dinilai bermasalah.
“Kabarnya, dr Arnaldo dikasih jabatan Plt kepala Dinas Kesehatan Pekanbaru oleh Pj Walikota. Terus kasus dokter itu bagaimana? Kasus akan THL fiktif juga bagaimana? Tapi justru pemimpin kok melindungi pejabat yang bermasalah di mata masyarakat. Pak Pj jangan malah terjebak di pusaran ini,” tandas Ebert.
Terkait ini, ketika dikonfirmasi kepada Inspektur Inspektorat Pemerintah Kota Pekanbaru, Iwan Simatupang menyebut pihaknya masih melakukan tahapannya pemeriksaan hal tersebut. Artinya, kata Iwan Simatupang, bahwa belum selesai lagi pemeriksaannya. Itu masih proses. **Rul