DERAKPOST.COM – Gubernur Riau H Abdul Wahid silaturahmi Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Akmal Abbas SH MH. Kedatangan gubernur ini didampingi Sekdaprov Riau H Taufiq OH, Selasa (18/3/2025), di Gedung Kejati Riau.
Diketahui saat Pemprov Riau didera devisit anggaran, maka ditahun anggaran 2025 ini, dana hibah untuk instansi vertikal. Diantara lainya seperti hibah RS Bhayangkara Jalan Sudirman Pekanbaru (eks Mapolda Riau) dan pembangunan Rumah Dinas Kajati Riau di Pekanbaru dan proyek instansi vertikal lain akan dibicarakan lagi, dan Pemprov Riau akan mendahulukan pelayanan publik.
Hal tersebut ditegaskan Gubernur Riau H Abdul Wahid kepada pers. “Sudah kami koordinasikan dengan baik. Insya Allah, akan kita bicarakan lagi. Pokoknya kita dahulukan pelayanan publik. Nanti kita pastikan kita utamakan pelayanan publik,” tegas Gubernur Riau H Abdul Wahid.
Kedatangan Gubernur Riau ke Kejati Riau diakui hanya silaturahmi kepada jajaran Kejati Riau. Biasa dalam optimalisasi kinerja pemerintah menggali potensi-potensi PAD Riau ada hal-hal yang mau dikerjasamakan dengan Kejaksaan.
Masalah devisit anggaran APBD Riau sedang diinventaris ada yang sedang dibicarakan tentang kegiatan-kegiatan yang paling urgent (penting) untuk dilaksanakan 2025 ini. Yang masih bisa ditunda tahun ini akan ditunda untuk tahun depan.
Masalah Rp3,5 triliun dijelaskan Gubri bahwa di APBD 2025 sudah disahkan sekitar Rp9,6 triliun untuk belanja. Di situ ada devisit. Akibat dari pengurangan dan pendapatan yang mungkin tidak terealisasi itu mengalami devisit lagi sekitar Rp1 triliun lebih ditambah dengan utang 2024 ada tunda bayar lebih kurang Rp1 triliun, ada gaji pegawai yang belum dibayar Rp700 juta, tunda salur Rp550 juta. Jadi dikumulasi sekitar Rp2,2 triliun.
“Kalau tidak kita rasionalisasikan kegiatan di 2025 akan mengalami devisit lebih kurang Rp3,5 triliun. Dengan asumsi yang ada sekarang ini. Itulah kebijakan kita ada hal-hal harus kita rasionalisasi kita koreksi,” tegas Gubernur Riau.
Jika solusi-solusi yang diambil masih tekanan fiskal masih kuat maka TPP adalah bagian yang harus dikoreksi. Tapi ini belum. Karena masih menghitung dulu kemampuan-kemampuan Pemprov Riau seberapa besar.
THR ASN akan dijalankan karena itu perintah dari Presiden. THR ASN, THR segala macamnya harus dibayarkan. Dibayarkan sebelum Idul Fitri 1446 H.
Ditanya wartawan masalah devisit anggaran APBD Riau 2025 apakah berdampak pada pembangunan, dijawab Gubri pasti berdampak. Dijamin Gubri itu pasti berdampak. Bahwa tidak ada jalan yang putus yang tak bisa dilewati akan diatasi. Karena itu berkaitan dengan ekonomi masyarakat. Kalau jalan putus transportasi barang, orang akan terganggu.
“Saya lebih mengutamakan itu, karena ini berkaitan dengan kebijakan Pemerintah soal menjaga inflasi, menjaga ketersediaan bahan pokok, itu yang paling penting,” jelas Gubri. Masalah payung elektrik di Masjid Agung An Nur Pekanbaru apakah 2025 akan dianggarkan, dijawab Gubri hal itu nantilah. (Fadly)