DERAKPOST.COM – Gubernur Riau Abdul Wahid disaat ini mengumumkan rencana pemotongan pada Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dengan sebagai bagian dari langkah efisiensi keuangan daerah. Namun hal itu ditolak Komisi III DPRD Riau.
Seperti disampaikan Ketua Komisi III DPRD Riau, Edi Basri kepada wartawan. Diungkap dia, bahwa pemotongan TPP bukan solusi tepat halnya mengatasi defisit anggaran di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau, yang sebagaimana disebutkan gubernur.
Menurutnya, langkah yang lebih efektif itu adalah memaksimalkan pemanfaatan aset daerah. “Bukan TPP dikurangi. Seharusnya fungsikan aset yang ada. Maka semestinya Bapenda dan BPKAD bergerak. Jikalau ada aset yang bisa disewakan,” ujarnya.
Politisi Gerindra ini mengatakan, misalnya itu kalau ada aset tidak berfungsi, itu bisa dijual, termasuk kendaraan dinas ataupun mobil yang tidak terpakai. Sehingga hal ini bisa menjadi solusinya menalangi defisit anggaran yang seperti sekarang ini.
Edi mengatakan, memang disaat sekarang ini Pemprov Riau mencapai defisit sebesar Rp2 triliunan. Tapi, pengurangan TTP ASN itu tak bisa memberikan dampak signifikan dalam menutupi defisit tersebut. “Jangan berburu di kebun binatang,” sindirnya.
Diberitakan sebelumnya. Gubernur Riau Abdul Wahid ini mengumumkan rencana pemotongan TPP sebagai bagianya dari langkah efisiensi keuangan daerah. Yang dikarena kondisi APBD Riau secara riil itu hanya mencapai angka Rp8 triliunan.
“Kalau kerja tidak ada, tetapi gajinya besar, lalu apa yang mereka kerjakan? Maka TPP itu bukan gaji pokok, tapi tambahan beban kerja. Sementara, hak belanja pegawai kita sudah melampaui batas yang seharusnya hanya 30 persen dari APBD,” ujarnya.
Selain hak pemotongan TPP, Pemprov Riau juga akan memangkas sejumlah anggaran lain, termasuk pada biaya perjalanan dinas, konsumsi rapat, serta sewa gedung untuk hal kegiatan seremonial dan Focus Group Discussion (FGD) yang tidak sesuai. (Dairul)