DERAKPOST.COM – Diketahui, sekarang ini permasalahan limbah PT SKA. Hal tersebut masih tandatanya. Dan bahkan didalam hal itu, memenuhi unsur pidana yang dikarena mengakibatkan ini ribuan ikan milik warga mati. Kejadian ini, yang sudah terjadi lebih satu kali dan diduga unsur kesengajaan.
Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Pemimpin Redaksi Intelektual (DPP – PPRI) melalui Ketua Bidang Putra Rezeky, S.PdI mendesak Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan (DLHK) Provinsi Riau melibatkan PPNS karena diduga pencemaran lingkungan PT SKA memenuhi unsur pidana yang mengakibatkan ikan milik warga mati, sudah terjadi lebih dari satu kali dan diduga ada unsur kesengajaan.
Pasalnya, pada laporan pencemaran limbah PT SKA tanggal 4 – 5 Agustus lalu, DLHK Riau hanya menurunkan 2 orang pegawai fungsional pada bidang P4LH.
Putra menilai adanya unsur kelalaian PT. Sumatra Karya Agri (SKA) dimana kajian Tehnis/janji di awal beroperasinya sebuah Pabrik Kelapa Sawit (PKS) tentu adanya rekomendasi atau menyepakati bentuk pengelolaan lingkungan sebuah Pabrik.
“Kita ingin DLHK libatkan juga PPNS dalam peninjauan laporan warga tentang ikan mati diduga akibat limbah perusahaan, jika memenuhi unsur pidana, proses secara hukum pidana, adili managemen perusahaan dipersidangan, agar memiliki efek jera bagi pengusaha, karena disini ada masyarakat yang dirugikan dan sudah terjadi lebih dari satu kali,” ujar Putra dalam rilisnya.
Sesuai Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelengaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yakni persetujuan Lingkungan, perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air, Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup, pengelolaan Limbah.
Dan Undang Undang Pencemaran lingkungan hidup menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (“UU PPLH”).
Dan Jika Perusahaan melakukan pengerusakan lingkungan akibat lalai maka dipidana dengan pidana penjara paling singkat paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp3 miliar dan paling banyak Rp 9 miliar.
Putra meminta agar DLHK Riau tak hanya menurunkan tim P4LH namun, juga menurunkan tim PPNS, agar jika ditemukan unsur yang memenuhi ranah pidana, dapat diproses secara hukum tidak hanya sanksi administratif saja.
Sementara itu, terkait ini dikonfirmasi pada Plt Kepala DLHK Provinsi Riau M Job Kurniawan masih terkesan enggan menjawab permasalahan limbah PT SKA tersebut. Dia hanya menyatakan, bahwa nanti ada Kabid Embyarman dan atau Kabid Nurul yan menjelaskan. (Dairul)