DERAKPOST.COM – Sekretaris Komisi IV DPRD Riau Sugeng Pranoto, menyebut,
realisasi anggaran dan fisik untuk Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau menjadi sorotan Komisi IV DPRD Riau. Dikarena, realisasi anggaran dan fisik di instansi itu dinilai masih rendah.
Ia mengatakan, dari evaluasi RDP pada beberapa waktu lalu diketahui serapan anggarannya masih sekitar 40 persen. Sedangkan realisasi fisik sudah capai 70 persen jelang akhir tahun ini. “Pada
infrastruktur serapan anggaran masih kecil itu sebesar 40 persen sedangkan pengerjaan fisik sudah 70 persen,” kata Sugeng, Senin (19/9/2022).
Lanjut dia, terkait realisasi anggaran itu masih kecil disebab lantaran kontraktor belum sepenuhnya mengambil dana itu ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Politisi PDI-P Riau juga menyoroti masih ada kontraktor lamban menyelesaikan pekerjaan. Sehingganya, Dinas PUPR Riau diminta mengevaluasi pihak ketiga yang progres pekerjaannya tidak mencapai target.
“Terutama yang bermasalah itu dengan kontraktor lamban tidak sesuai dengan target kerja yang diberikan PUPR,” kata dia. Kesempatan itu, Sugeng menyebut,
mendorong PUPR memberikan catatan bagi kontraktor lamban dalam progres pekerjaan agar dievaluasi, untuk tidak diikutkan tender berikutnya.
Sementara perihal pembangunan rumah layak huni yang dilakukan oleh PUPR, ia mengatakan ada peningkatan anggaran untuk 2023. Maka sambungnya, secara keseluruhannya PUPR Riau mengalami peningkatan. Tahun 2022 ini, diketahui penganggaran PUPR hampir Rp1 triliun, tahun depan mereka minta anggaranya sebesar Rp1,3 triliun. **Rul