PEKANBARU, Derakpost.com- Masalah larangan ekpor CPO, hingga saat ini tak jua terselesaikan. Hingga akhirnya, kata Wakil Ketua DPRD Riau, Syafaruddin Poti pihaknya mendorong agar Bupati dan Walikota untuk menyurati presiden untuk menghentikan larangan tersebut.
Dikatakan oleh Politisi PDIP ini, dirinya
yang mengikuti rapat bersama dengan gubernur, pelaku usaha, bahkan petani sawit hari ini. Rapat untuk menyikapi persoalan sawit, khusus di Riau. “Hari ini Provinsi Riau baru menetapkan harga plasma dan PKPA, belum halnya petani swadaya,” katanya.
Maka sambung dia, atas hal itu, bupati dan walikota (kepala daerah) dihimbau melakukan himbauan agar kelompok swadaya untuk bermitra dengan dunia usaha.
“Dari masukan dunia usaha, dari Gapki, saat ini CPO Riau kita tak ada yang beli. Kekhawatiran ini, maka gubernur membuat surat ke presiden untuk meninjau ulang penghentian larangan ekspor. Untuk dibuka lagi keran CPO di Riau, kita dukung langkah ini,” ucapnya.
Dari pengakuan dunia usaha juga, kata Poti panggilan pria ini, penampungan CPO ada yang satu hari lagi, dua hari lagi, dan ada yang dua minggu lagi sudah over. Nantinya, kalau tak bisa dijual, akibatnya petani akan menjerit karena TBS nya tak laku.
“Apkasindo hari ini meminta bupati di daerah memohon penghentian larangan CPO. Maka, kita dukung dan kita kawal. Kita minta bupati juga harus action segera, dengan surati presiden. Yang sudah dimulai oleh Bupati Pelalawan,” terangya lagi. **Rul