DERAKPOST.COM – Wakil Ketua DPRD Riau Syafaruddin Poti berharap agar Plt Gubri Edy Natar bersikap tegas kepada BUMD yang tidak menghasilkan dividen atau laba.
Dalam hal ini, permintaan agar Pemprov Riau, mengevaluasi BUMD, dikarenakan banyak catatan miring dimiliki. Seperti halnya, PT Riau Petroleum yang dirasa kurang gesit melobi pemerintah pusat sehingga pencairan akan Participating Interest (PI) sebesar 10 persen ini jadi berlarut-larut.
“Kami berharap Pemprov Riau melalui Plt Gubri dan Sekda ini harus memberi teguran kepada direktur-direktur BUMD kita yang ada di Riau ini karena kurang aktif, kurang gesit, untuk bisa mencari dividen dalam dunia usaha yang telah kita kembangkan. Padahal Kepedulian pemerintah pada BUMD kita ini sangat tinggi,” kata dia, Kamis (23/11/2023).
Bahkan dalam hal ini, Poti contohkan PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Riau yang sudah diberi tambahan modal sebesar Rp25 miliar oleh Pemprov Riau tetapi masih belum menunjukkan hasil. Hal belum nampak dividennya, ini tentu kurang tertib. Padahal sudah disubsidi lagi, ada penambahan modal.
Kalau di akhir tahun ini BUMD-BUMD di Riau, kata Caleg DPR RI dari Dapil Riau I ini, tidak mendatangkan dividen sesuai target sudah ditetapkan, maka diminta Pemprov Riau untuk berani mengambil langkah tegas.
“Kita berharap Pemprov Riau dalam hal ini Plt Gubri evaluasi direksi dan komisarisnya, artinya mereka itu tidak mampu. Masa berdagang nggak mampu. Modal diberi tapi tidak bisa berkembang,” pungkasnya. **Rul