DERAKPOST.COM – Ratusan dari aparatur Kepala Desa (Kades), serta perangkatnya di Kabupaten Probolinggo, mengantarkan Supriyanto itu sebagai Bakal Calon (Balon) Bupati Probolinggo melalui PDI-P pada hari Kamis (30/5/2024) lalu. Hal yang dilakukan aparatur desa mendapat kritikan.
Kritikan tersebut seperti disampaikan para aktivis di Probolinggo. Seperti halnya yang diungkapkan oleh Amaliyah Ryana merupa Sekjen LSM TAMPERAK Jawa Timur, pada wartawan, Sabtu (1/6/2024). Ia menyebut, tindakkan para kepala desa dan perangkat itu telah melanggar tugas sebagai pelayan masyarakat. Terlebih lagi, mendaftarkanya saat jam kerja
“Atas nama LSM TAMPERAK, tentu sangat mengkritik apa yang dilakukan oleh Kepala Desa serta perangkatnya ini mengantarkan Supriyanto, merupakan Ketua Apdesi yang Kepala Desa Sumberlele pada Kecamatan Kraksaan. Mendaftar sebagai Balon Bupati Probolinggo melalui PDI Perjuangan, pada Kamis (30/5/2024), saat jam kerja,” ungkap Amaliyah Ryana.
Ia mengatakan, bahwa tindakan dari para kepala desa dan perangkat desa itu sudah melanggar tugas dalam pelayanan kepada masyarakat. Karena, hal itu dilakukan saat jam kerja dengan memakai seragam dinas. Sambungnya, bahwa kepala desa bertugas menyelenggarakan itu pemerintahan desa, dan lainnya untuk masyarakat. Bukan urus hal pencalonan.
Lebih lanjut dikatakan dia, kendati disebut tindakan aparatur desa itu dengan sebagai bentuknya solidaritas terhadap Supriyanto yang ketua organisasinya. Hal itu, ungkap dia, tetaplah tidak dibenarkan. Alasannya, aparatur pemerintah desa ini hanya dapat melaksanakan kegiatan di luar kantor jika berurusan pemerintahan, bukanya urusan politik Pilkada.
“Saya dalam hal ini, tentu jadi miris sekali melihat aparatur pemerintah desa dengan terbukanya menunjukkan dukungan politik. Entah mereka itu lupa atau sengaja bahwa dari jabatan disandangnya adalah melekat batasan-batasan. Hal itu, yang seharusnya bisa dipahami aparatur desa. Karena, yang dilakukan itu adalah berpolitik praktis,” ujar Amaliyah Ryana.
Tak hanya itu, aktivis perempuan asal Kota Probolinggo ini, juga memberikan warning terkait netralitas aparatur desa didalam hal larangan berpolitik praktis pada perhelatan tahun politik, termasuk itu dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Hal itu, dikhawatir akan ada konflik interest antara perangkat desa dengan masyarakat. Terganggu akan halnya pelayanan.
“Memang, sekarang belum masuk kepada kegiatan kampanye Pilkada. Namun, yang terjadi di Kabupaten Probolinggo dibiarkan, maka tak menutup kemungkinan tindakan oknum-oknum kepala desa dan perangkat desa itu ke depannya semakin kebablasan. Maka mendesak Pemkab agar memanggil dan memeriksa kepala desa demikian,” ujar Amaliyah Ryana.
Sementara itu, salah satu kepala desa yang turut mengawal dan meantar Supriyanto ini dikonfirmasi, dengan meminta nama tidak disebutkan nama. Ia mengatakan bahwasa tindakannya dilakukan yang hanya sebatas solidaritas sesama kepala desa. Diketahui, sebutnya, yang diantar pendaftaran adalah Ketua Apdesi, maka hal demikian itu suatu rasa solidaritas.
“ini bentuk solidaritas sesama kepala desa. Saya tidak tahu nantinya seperti apa. Tetap berlanjut sampai kepada penetapan calon atau ada keputusan lain. Namun, sebagian besar yang hadir kemarin mengantar yaitu diantaranya perwakilan pengurus Apdesi di masing-masing wilayah kecamatan. Maka, ini bentuk rasa solidaritas bersama,” sebut kepala desa ini. (Dar)