DERAKPOST.COM – Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Provinsi Riau, menilai, dukungan untuk mencapai tujuan Riau Hijau ini, sesuai dengan visi misi yang disiapkan di awal pemerintahan Gubernur Riau Syamsuar – Edy Natar hingga saat ini.
Dikatakan dia, sejauh ini, sudah banyak dilakukan oleh para pihak. Baik itu yang dilakukan pemerintah kabupaten/kota, desa masyarakat sipil dan serta privat sektor sesuai mandat dari rencana aksi Riau Hijau. Namun, dalam pelaksanaan program kegiatannya itu masih bersifat sendiri-sendiri.
“Banyak ini telah dilakukan pemerintah kabupaten/kota, desa masyarakat sipil dan serta privat sektor sesuai mandat dari rencana aksi Riau Hijau. Namun, dalam pelaksanaan program itu masih bersifat sendiri atau tak terkoordinasi dengan baik, khususnya melalui forum Riau Hijau,” kata Triono Hadi.
Koordinator FITRA Riau ini mengatakan, jika semakin banyak pihak yang terlibat dalam mendukung Riau Hijau maka itu akan semakin baik untuk mempercepat pencapaian tujuan Riau Hijau tersebut.
Misalnya, sambung Triono, pemerintah kabupaten/kota yang sudah memiliki kebijakan pembangunan berkelanjutan susuai kebijakan RPJMDnya, maka perlu dipertimbangkan terhadap dukungan anggarannya. Apalagi kondisi keuangan kabupaten/kota yang terbatas dan juga kewenangan kehutanan, yang tidak lagi dilaksanakan oleh Kabupaten/kota.
“FITRA sejak awal mendorong inisiatif kebijakan untuk pendanaan lingkungan hidup cukup banyak dapat dikembang pemerintah daerah dalam mendukung Riau Hijau. Yakni ada kebijakan transfer fiskal berbasis Ekologi (TAPE). Karena ini sangat potensial dapat diterapkan,” katanya.
Hal ini mengingat peran dari pemerintah kabupaten/kota itu sangat besar dalam mendukung Riau Hijau, apalagi ujarnya, dengan kondisi keuangan Provinsi Riau sangat memungkinkan dengan ruang fiskal rerata mencapai 54 persen setiap tahunnya.
Namun, kata Triono, sejauh ini sangat disayangkan dorongan terhadap TAPE tersebut sepertinya belum dijalankan Gubernur Syamsuar. Harusnya dengan sikap kesadaran terhadap kinerja pada tingkat kabupaten/kota terhadap isu lingkungan, tak hanya mendorong agar daerah punya komitmen lingkungan, tapi juga tidak diberi semacam reward atau penghargaan.
Inisiasitf insentif kinerja itu, kata Triono, jadi bagian upaya bagaimana perkuat kolaborasi dari Pemprov ke kabupaten/kota. “Kalau bisa, isu lingkungan hidup sama dengan isu pelayanan pendidikan dan infrastuktur, provinsi itu mensuport daerah dalam dua hal itu. Nah, maka isu lingkungan juga harus gitu,” katanya.
Maka, daerah yang udah bagus, ujarnya itu seperti di Siak, Pelalawan. Dan yang ounya masalah spesifik seperti Rohil, itu harus dapat distribusi uang provinsi ke kabupaten/kota untuk distribusi khusus lingkungan. Memang sambungnya, jika ditanyakan pada gubernur, sudah pasti mereka bilang sudah support dari dana desa, bantuan keuangan. **Rul