DERAKPOST.COM – Perkonomian pada Amerika Serikat (AS) dilaporkan sedang tidak baik-baik saja. Saat ini AS telah mencapai batas utangnya di tengah pertempuran politik yang membelah Capitol Hill.
Departemen Keuangan berupaya mengambil langkah-langkah untuk mencegah gagal bayar. CBS melaporkan pada Minggu (22/1) bahwa langkah-langkah itu di antaranya adalah anggota parlemen harus mencapai kesepakatan untuk menaikkan atau menangguhkan batas utang.
Gagal bayar berarti pemerintah tidak dapat membayar tagihannya dan akan gagal membayar kewajiban utangnya untuk pertama kalinya. Menaikkan batas utang akan meningkatkan jumlah yang dapat dipinjam AS untuk memenuhi kewajiban pembelanjaannya.
Dikutip dari RMOL.id. Mencapai pagu utang berarti pemerintah tidak diizinkan untuk meminjam uang lagi – kecuali Kongres setuju untuk menangguhkan atau mengubah batas, yang saat ini mencapai hampir 31,4 triliun dolar AS.
Terakhir kali Kongres menaikkan plafon utang adalah pada Desember 2021 ketika Demokrat dapat meloloskan undang-undang tanpa satu pun suara dari Partai Republik. Namun, susunan Kongres saat ini menimbulkan tantangan yang lebih besar untuk mencapai kesepakatan tentang batas utang tepat waktu, karena Partai Republik sekarang mengendalikan DPR.
Lalu apa yang harus dilakukan AS?
Pada Kamis (19/1) Menteri Keuangan Janet Yellen menulis surat kepada Kongres, mengatakan situasi yang tengah dihadapi AS terkait batas utangnya dan mulai menggunakan “langkah-langkah luar biasa” sehingga pemerintah dapat terus membayar tagihan.
Langkah-langkah khusus yang dilakukan, termasuk menangguhkan investasi di Dana Pensiun Pegawai Negeri Sipil, pada dasarnya adalah manuver akuntansi untuk menghindari pelanggaran batas pinjaman negara.
Opsi pertama adalah membersihkan tagihan batas utang.
Gedung Putih mengatakan, batas utang harus ditangani tanpa syarat dan tidak akan dinegosiasikan. Beberapa pembuat kebijakan memberikan pilihan tentang RUU plafon utang bersih yang mencakup pembentukan komite untuk merekomendasikan perbaikan kebijakan pajak dan pengeluaran ke depan. Termasuk menempatkan AS pada jalur fiskal yang lebih berkelanjutan.
Kedua, kesepakatan hutang dan pengeluaran
Ketua DPR Kevin McCarthy mengatakan, dia akan mencari undang-undang yang membahas batas utang dan pengeluaran.
Partai Republik sayap kanan ingin melihat pemotongan pengeluaran wajib, yang akan mencakup Jaminan Sosial dan Perawatan Kesehatan. Namun, sebagian besar Republikan kemungkinan tidak akan mendukung pemotongan program tersebut.
Pemimpin Minoritas DPR Hakeem Jeffries mengatakan “Partai Republik yang berakal sehat perlu muncul untuk menghindari default.”
Ketiga, menghilangkan plafon utang
AS telah memiliki batas utang federal sejak pengesahan Undang-Undang Obligasi Liberty II tahun 1917. Beberapa anggota parlemen dari Partai Demokrat telah menyerukan penghapusan batas utang sama sekali, meskipun ini adalah pilihan yang tidak mungkin.
Meningkatkan batas utang tidak memberi lampu hijau pada pengeluaran baru. Ini hanya memungkinkan Amerika Serikat untuk membayar tagihan yang telah ditumpuk dengan hutang yang terkumpul di bawah banyak administrasi dari kedua belah pihak.
Keempat, mengubah jalur untuk mengatasi utang
Selain berurusan dengan pagu utang melalui proses saat ini di mana negosiasi telah mencapai jam ke-11 dalam beberapa tahun terakhir, ada seruan untuk tidak menghilangkan batas utang tetapi untuk mereformasi seluruh proses.
Undang-Undang Penganggaran yang Bertanggung Jawab adalah salah satu opsi yang diperkenalkan pada tahun 2021 yang menyediakan dua jalur terpisah untuk mengatasi batas utang tanpa risiko default.
Kelima, cetak koin triliunan dolar
Ketika perdebatan batas utang muncul – solusi terakhir yang tak terelakkan adalah bahwa Departemen Keuangan dapat dengan mudah mencetak koin triliunan dolar.
Idenya berasal dari celah dalam undang-undang tahun 1997 yang memberikan wewenang kepada Departemen Keuangan untuk mencetak koin platinum dari denominasi apa pun.
Menteri Keuangan Janet Yellen, yang sebelumnya menjabat sebagai ketua Federal Reserve, pernah menentang gagasan tersebut. Menurutnya, itu merusak independensi Federal Reserve. **Rul