DERAKPOST.COM – Presiden Jokowi ini akhirnya mulai angkat suara terkait tak diundangnya itu Ketum Partai NasDem Surya Paloh dan jajarannya pada setiap pertemuanya partai koalisi pemerintah. Hingga kini sudah dua kali Surya Paloh dan jajarannya tidak dilibatkan.
Berdasarkan itu catatan detikcom, Rabu (3/5/2023), pertama kali Surya Paloh ini tak diundang dalam pertemuan Jokowi yakni pada saat PAN menggelar acara silaturahmi Ramadan. Kala itu, Ketum PAN Zulkifli Hasan mengundang para Ketum parpol pro pemerintah beserta Presiden Jokowi.
Sebetulnya, pada saat itu, Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri ini juga tidak hadir. Namun bukan karena tidak diajak, tapi Megawati memang sedang berada di luar negeri. Artinya, seperti hal dikutip dari detik.com, bahwa Megawati ini ada diundang hadir pada acara tersebut.
Begitu juga, satu bulan setelahnya atau saat Lebaran, Presiden Jokowi kembali menggelar acara dan mengundang para ketua umum partai politik pendukung pemerintahan di Istana Negara. Surya Paloh dan jajarannya kembali ditinggal.
Berdasarkan dari pantauan hari Selasa (2/5/2023) malam kemarin. Tampak itu keenam Ketum Parpol yang hadir yakni Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri, Partai Gerindra Prabowo Subianto, Partai Golkar Airlangga Hartarto, PKB Cak Imin, PPP Mardiono, dan PAN Zulkifli Hasan.
Dengan demikian, Partai NasDem dan Ketum Surya Paloh kembali tidak diajak bertemu. Namun memang hubunganya Surya Paloh dan Jokowi ini telah mulai merenggang. Hal itu, semenjak Surya Paloh mendukung Anies Baswedan itu sebagai Capres. Meski tak dinyatakan secara gamblang, namun dari gestur itu jelas terlihat.
Terkait ini, Jokowi memberi penjelasan mengapa tidak ada mengundang Surya Paloh. Dia hanya menyebut Surya Paloh memang tidak diundang olehnya. “Ya ini memang tidak diundang,” kata Jokowi di Sarinah, Jakarta Pusat, Kamis (4/5/2023).
Jokowi mengatakan NasDem saat ini sudah memiliki koalisi sendiri untuk Pilpres 2024. Sementara, lanjut dia, parpol yang kemarin diundangnya ingin membangun kerja sama politik bersama.
“Loh, NasDem itu ya kita harus bicara apa adanya ya. Kan sudah memiliki koalisi sendiri dan ini gabungan partai yang kemarin kumpul kan juga ingin membangun kerja sama politik yang lain. Mestinya ini kan memiliki strategi besarnya apa. Ya masak yang di sini tahu strateginya, kan mestinya nggak seperti itu,” tuturnya.
Menurut Jokowi, hal seperti demikian wajar adanya. Dia pun menegaskan bahwa dirinya sebagai pejabat politik juga diperbolehkan untuk membahas mengenai politik.
“Dalam politik itu wajar-wajar saja. Biasa. Dan saya itu adalah pejabat publik sekaligus pejabat politik. Jadi biasa, kalau saya bicara politik ya boleh dong. Ya kan. Saya bicara soal pelayanan publik juga bisa dong. Itu tugas seorang Presiden. Hanya memang nanti kalau sudah ada ketetapan KPU, saya,” kata Jokowi sembari tangannya menunjukkan gestur tanda diam. **Rul