DERAKPOST.COM – Hingga saat sekarang, ada sebanyak delapan pejabat Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, Riau diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Senin (2/12/2024). Berdasarkan informasi terbaru, tidak ada pihak swasta yang turut diamankan dalam operasi tersebut.
Selain itu KPK juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp3 miliar dalam bentuk dolar Amerika Serikat. Yakni sebelumnya itu, sempat dilaporkan empat pejabat Pemko Pekanbaru berinisial RM, IP, X, dan NF, serta seorang pihak swasta, turut diamankan. Namun, laporan terbaru menyebutkan hanya pejabat Pemko yang diperiksa dalam kasus ini.
Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak dihubungi mengonfirmasi penangkapan Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa, dalam OTT tersebut. “Iya benar, bahwa ada penangkapan terhadap Pj Wali Kota Pekanbaru,” ujar Johanis dikutip dari Goriau.
Namun, Johanis belum memberikan rincian lebih lanjut mengenai pihak lain yang terlibat maupun detil barang bukti yang disita. KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang ditangkap.
Respons Kemendagri Menanggapi kasus ini, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya, menegaskan bahwa jika terbukti bersalah, tindakan Risnandar adalah tanggung jawab pribadinya.
“Jika Risnandar benar melakukan korupsi, maka itu adalah tindakan pribadi yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum,” ujar Bima Arya, Selasa (3/12/2024).
Bima juga menyebutkan bahwa penunjukan Risnandar sebagai Pj Wali Kota Pekanbaru sebelumnya didasarkan pada rekam jejaknya yang dianggap baik selama menjabat sebagai Direktur Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) di Kemendagri.
“Risnandar dikenal sebagai pegawai yang berprestasi dan tidak pernah melakukan pelanggaran. Karena itu, dia diberi tanggung jawab sebagai Pj Wali Kota Pekanbaru,” katanya.
Namun, Bima menegaskan bahwa seluruh kepala daerah harus menjaga integritas dan menjauhi korupsi. Ujarnya, KPK terus mengingatkan para pejabat untuk menjauhi segala bentuk pelanggaran hukum, terutama korupsi,” tegasnya. (Dairul)