PEKANBARU, Derakpost.com- Mencuat permasalahan mangrove. Hal ini disikap Wan Abubakar MSi menegaskan, bahwa mengatasi dari abrasi sepanjang pesisir Riau tidak cukup hanya dengan program rehabilitasi mangrove saja. Tetapi mesti diikuti juga dengan membangun tanggul pemecah gelombang, tujuan mengatasi pengikisan daratan.
“Saya sependapat dengan hal apa yang disampaikan Pak Syamsuar (Gubernur Riau,red) di Kendari (Sultra). Tidak bisa hanya sebatas percepatan rehabilitasi mangrove untuk bisa mengatasi abrasi. Sudah semestinya, diikuti dengan cara membangun tanggul-tanggul pemecah gelombang,” kata Wan Abubakar kepada media, di Pekanbaru.
Katanya, ketika Presiden Joko Widodo berkunjung ke Bengkalis yang beberapa waktu lalu meninjau program mangrove. Hal itu pernah disampaikan bahwa perlu diikuti dengan cara membangun tanggul pemecah ombak, agar mangrove ini tak sia-sia. Karena, kondisi gelombang laut yang tinggi di kawasan Selat Malaka itu membuat yang ditanam tersapu ombak.
“Sewaktu di Komisi IV (DPR-RI) dulu itu. Saya pernah meninjau program tanam mangrove di Teluk Jakarta. Itu berhasil karena dibarengi dengan pembangunan tanggul pemecah ombak. Itu bagus dan perlu dicontoh buat program yang sama di daerah lain, termasuk Riau,” kata Wan mantan legislator DPR-RI asal Dapil Riau dari Fraksi PPP tersebut.
Oleh karena itu mantan Gubernur Riau ini meminta kepada pemerintah pusat, baik Kementrian PU, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta Badan Restorasi Gambut (BRG) untuk dapat mengalokasi anggaran yang lebih besar guna membangun pemecah gelombang di sepanjang pantai di Riau, khususnya tiga pulau terluar, yakni Pulau Rangsang, Pulau Bengkalis dan Pulau Rupat.
“Berdasarkan pengalaman yang dulu-dulu, dalam membuat perencanaannya pemerintah pusat juga mesti komprehensif, jangan parsial saja, membantu daerah-daerah mengatasi masalah abrasi. Ingat program reboisasi yang hasilnya sampai hari ini tidak kelihatan,” kritik Wan Abubakar.
Diketahui sebelumnya, bahwa Gubernur Syamsuar ini bersama delapan provinsi lain meneken komitmen percepatannya Rehabilitasi Mangrove. Dimana kegiatan penandatanganan di Kendari, Sulawesi Tenggara, bersempena Peringatan Hari Pers Nasional (HPN), Selasa (8/2/22). I Disaksikanya Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan, Bambang Supriyanto, dan Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, Hartono.
Sedangkan sembilan Provinsi prioritas yang menandatangani komitmen percepatan rehabilitasi mangrove itu masing-masing Provinsi Riau, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Papua, dan Papua Barat.
Pada kesempatan itu Gubri Syamsuar menyebutkan bahwa tiga pulau di wilayahnya mengalami abrasi sangat tinggi. Tiga pulau itu antara lain Pulau Rangsang, Pulau Bengkalis dan Pulau Rupat. Abrasi tersebut akibat pengikisan pantai yang diakibatkan oleh gelombang laut dan arus laut atau pasang surut. “Akibat abrasi tinggi maka mangrove di tiga pulau itu juga mengalami kerusakan, sehingga percepatan rehabilitasi mangrove diperlukan,” ujar Syamsuar.
Ia mengungkapkan, rehabilitasi mangrove dibutuhkan karena keberadaan hutan mangrove berfungsi mengendapkan lumpur di akar-akar pohon bakau, sehingga dapat mencegah terjadinya intrusi air laut ke daratan.
Syamsuar juga menjelaskan bahwa Pemprov Riau berkomitmen dalam pelestarian mangrove. Apalagi tiga pulau di Riau yang mengalami abrasi itu berhadapan langsung dengan Malaysia atau Selat Malaka. “Ada tiga Pulau yang abrasinya sangat tinggi sekali dan itu semuanya mangrove, yaitu Pulau Rangsang, Bengkalis dan Rupat, sehingga dibutuhkan rehabilitasi mangrove,” jelas dia.
Meski begitu, kata Syamsuar, mengatasi persoalan abrasi tidak cukup hanya dengan rehabilitasi mangrove saja. Program tersebut mesti sejalan dengan pembangunan tanggul pemecah gelombang mengingat kondisi tanah Riau yang rata-rata adalah gambut. Kalau (tanggul) pemecah gelombang tidak dibangun, maka mangrove yang ditanam tersebut akan terkikis lagi oleh hantaman ombak besar. ** Rul