Anggota DPR RI Soroti Adanya PHK Massal TVRI dan RRI
DERAKPOST.COM – Bagaimana bisa hal itu negara memberi makan anak-anak, dengan secara gratis. Sementara, orangtuanya saja kehilangan pekerjaan.
Hal itu menjadi sorotan Komisi VII DPR RI yaitu akan isu Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal di TVRI dan RRI, dikabarkan berdampak itu sekitar 1.000 pekerja media, termasuk kontributor, penyiar lepas, tenaga keamanan, serta tenaga teknis lainnya.
Anggota Komisi VII dari Fraksi PDIP, Putra Nababan, mengkritisi kebijakan pemangkasan anggaran yang dinilai lebih dulu menyasar tenaga kerja ketimbang belanja lainnya. Ia mempertanyakan transparansi dari jajaran direksi kedua lembaga penyiaran publik tersebut.
“Kami menyaksikan video viral dari seorang penyiar RRI di Ternate yang menyampaikan keluhan terkait PHK, dan video itu sudah ditonton hampir 1 juta orang. Namun, di hadapan kami, Direktur Utama mengatakan tidak ada PHK. Ini perlu diklarifikasi,” ujar Putra di DPR RI, Rabu (12/2/2025).
Dikutip dari Kompas.com. Dalam ini Putra menegaskan bahwasa tenaga kontributor dan pekerja harian seharusnya diprioritas dalam alokasi anggaran, bukan yang justru menjadi korban efisiensi.
“Kami juga khawatir sebelum rekonstruksi dilakukan, direksi memprioritaskan pemangkasan di level bawah, sementara belanja lain tetap berjalan. Seharusnya hal pemotongan anggaran dimulai dari atas, bukan langsung ke tenaga kerja,” tegasnya.
Ia juga mengkritik framing yang beredar di lapangan, di mana pemangkasan anggaran disebut-sebut akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG). Katanya, jangan sampai masyarakat dipaksa memilih antara program MBG atau pekerjaan mereka.
“Ini mismanagement narasi. Bagaimana bisa negara memberi makan anak-anak, sementara orang tuanya kehilangan pekerjaan?” katanya. Menurut Putra, pekerja media di daerah memiliki militansi tinggi meskipun bekerja tanpa perlindungan asuransi.
Oleh karena itu, ia meminta agar dalam proses rekonstruksi, TVRI dan RRI memastikan tidak ada PHK bagi tenaga kerja, baik yang berstatus tetap maupun tidak tetap.
“Saya ngobrol sama mereka, kerja teman-teman kontributor, koresponden, itu militan dan tanpa asuransi. Itu kerja mereka, saya tahu persis,” tegas mantan pembawa berita itu.
Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, turut menanggapi isu ini dengan meminta pihak TVRI dan RRI segera mengambil langkah konkret untuk menenangkan para pekerja yang cemas kehilangan pekerjaan.
“Ini menjelang Ramadhan, bagaimana perasaan mereka yang terancam PHK? Kita ingin mereka bisa tetap fokus bekerja dan berkontribusi,” ujar Saleh. Ia meminta agar keputusan terkait tenaga kerja segera ditinjau kembali, mengingat banyak pekerja yang sudah merasa waswas. (Dairul)