DERAKPOST.COM – Wakil Ketua DPRD Riau Hardianto mengatakan, salah satu yang menjadi prioritas dalam APBD-P Riau 2022 ini adalah bansos untuk ojek hingga nelayan.
Ia jelaskan, ini merupakan penerapan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/Pmk.07 /2022 Tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022.
“Untuk penanganan inflasi itu kita menyiapkan anggaran. Kita siapkan itu untuk Bansos (bantuan sosial) ojek, nelayan, UMKM ada beberapa yang sudah ditetapkan oleh peraturan,” kata Hardianto, Sabtu (24/9/2022).
Lanjut dia, besaran Bansos itu di dalam Peraturan Menteri Keuangan sebesar 2 persen dari Dana Transfer Umum (DTU). Selain Bansos, kegiatan belum selesai di APBD Murni ini menjadi atensi DPRD Riau agar diselesaikan di APBD-P.
“Jika dibandingkan dengan APBD Murni yang besarannya Rp8,6 triliun, diperkira APBD-P mengalami peningkatan. Saat penandatanganan MoU, angka itu KUA PPAS Perubahan ini mencapai Rp9,79 triliun,” kata Hardianto.
Politisi Gerindra ini mengatakan, pada APBD-P ini tidak banyak prioritas. Ada kegiatan-kegiatan yang menurut DPRD memang perlu dituntaskan, ditambah anggarannya. Kalau nomenklatur baru tetap ada tapi tidak banyak.
“Yang banyak itu adalah posisinya itu tadi, kegiatan yang nomenklaturnya sudah ada, mungkin di angka kurang. Sehingga perlu ditambah. Atau belum selesai, sehingga perlu diselesaikan. Atau target belum tercapai, sehingga ditambah,” kata dia. **Rul