Begini Respons Ketua KPU Menanggapi Pernyataan Mahfud MD
DERAKPOST.COM – Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari merespons Menko Polhukam Mahfud Md yang menyebut 5 kali Pemilu ada kecurangan. Hasyim memastikan Pemilu 2024 akan transparan dan terbuka disaksikan masyarakat.
“Di TPS hasil penghitungan suara kan dilakukan secara terbuka. Siapapun boleh menyaksikan, siapapun boleh nonton, siapapun boleh merekam lewat video foto dan segala macam,” ujar Hasyim di kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (24/5/2023).
Dalam hal ini Hasyim yang menanggapi pernyataan Menko Polhukam Mahfud Md, mengatakan ada kecurangan pada Pemilu, tapi bukan yang dilakukan oleh pemerintah. Hasyim juga mengatakan nantinya ada pengawas dan pemantau di setiap TPS. Sehingga jika ada terjadi tuduhan atau manipulasi akan diketahui oleh banyak pihak.
“KPU juga melakukan verifikasi apakah hitungannya itu sudah benar atau tidak. Kalau ada tuduhan-tuduhan hitunganya nggak benar kok dipublikasi, memang kita publikasikan apa adanya, yang juga senyatanya kalau memang salah, tentu supaya publik juga tau. Tapi jangan lupa yang salah-salah ini diketahui oleh KPU Pusat dan kita kirimkan kembali ke KPU Kabupaten/Kota,” sambungnya.
Dikutip dari detik.com. Lebih lanjut, Hasyim menuturkan saat ini KPU juga tengah menyiapkan PKPU terkait pemungutan dan penghitungan suara. Dia menyebut PKPU akan dijadikan dasar dalam membuat Sirekap yang digunakan sistem penghitungan dan publikasi suara di Pemilu 2024.
“Untuk Pilkada kemarin kita menggunakan Sirekap itu kurang lebihnya begini di Handphone di instal aplikasi Sirekap (sistem informasi rekapitulasi) dan di dalamnya ada fungsi foto. Jadi ketika mengcapture foto, itu bukan menggunakan aplikasi foto yang sudah membeda di dalam hanphone tetapi ada di dalam serekap. Begitu di foto kalau signal kemudian segera kirim ke server atau data centernya KPU kalau belum ada signal digeser ke tempat yang ada signal,” katanya.
“Pengalaman kemarin Pilkada 2020 dari tempat yang 0 signal katakanlah menuju ada signal yang dirusinya katakanlah paling rendah itu 8 jam, kalau yang paling lama itu sekitar 15 jam dan alhamdulilah pengalaman 2020 Sirekap bekerja dengan baik. Makanya itu segera kita bahas Peraturan KPU tentang pemungutan, penghitungan suara dan itu dijadikan dasar untuk memabngun Sirekap yang akan kita gunakan sebagai metode atau alat bantu hitung suara dan publikasi,” imbuh dia.
Sebelumnya, Mahfud Md mengatakan ada kecurangan di setiap Pemilu. Namun, katanya, kecurangan dilakukan oleh peserta Pemilu.
“Saya mengatakan begini, apakah Pemilu kita itu akan bebas dari kecurangan. Tidak, Pemilu itu pasti diwarnai kecurangan. Yang kemarin dan besok,” kata Mahfud di UIN Jakarta, Selasa (23/5/2023).
Mahfud kemudian mencontohkan Pemilu pada Orde Baru (orba). Dia mengatakan kecurangan Pemilu saat Orba dilakukan oleh pemerintah. Namun kini, menurut Mahfud, kecurangan dilakukan oleh para peserta Pemilu.
“Kalau dulu zaman Orba tak bisa dibantah, curang. Itu yang curang pemerintah, terhadap rakyat,” kata Mahfud.
“Apakah (Pemilu) besok ada kecurangan, pasti ada. Sudah lima kali Pemilu kita, tahun 1999, 2004, 2009 , 2014, 2019 curang terus. Tetapi beda, yang curang sekarang itu adalah peserta Pemilu sendiri. Bukan pemerintah,” tambahnya.
Mahfud mengatakan partai politik juga saling menggugat karena merasa dicurangi. Dia mengatakan gugatan itu terkait dengan perolehan suara.
“Misalnya partai a menggugat b, b menggugat c, c menggugat f. Saling menggugat gitu karena merasa dicurangi. Siapa, yang curang biasanya pesertanya membayar orang di TPS. Memalsu suara perjalanan dari TPS ke kelurahan, dari kelurahan ke kecamatan,” ujarnya. **Rul