Belum Ada Kesepakatan Harga Biaya Ganti Rugi Lahan Flyover Simpang Panam
DERAKPOST.COM – Pemerintah Provinsi Riau masih akan rapat untuk finalkan nilai ganti rugi lahan di simpang empat Panam. Sebab ditargetkan proyek flyover simpang Panam akan mulai tahun 2024.
Sekda Riau, SF Hariyanto menyatakan sudah perintahkan Dinas PUPR PKPP Riau agar segera rapat, membahas masalah ganti rugi lahan di kawasan tersebut.
“Saya sudah minta ke PUPR untuk segera dirapatkan lagi mengenai masalah ganti rugi pembebasan lahannya untuk simpang empat Panam. Sebisa mungkin harganya sesuai kesepakatan lah,” ujar SF Hariyanto.
Simpang empat Panam rencananya bakal dibangun flyover untuk mengatasi kemacetan. Sebab kawasan tersebut diprediksi akan semakin padat kendaraan, bila jalan tol Sumbar-Riau sudah beroperasi.
Dari informasi yang ada, warga yang tanahnya masuk dalam area pembebasan lahan untuk pelebaran jalan menetapkan harga tinggi. Meski sejauh ini belum ada kesepakatan harga.
Sekdaprov Riau mengatakan, untuk pembangunan fisik flyover akan dibangun pemerintah pusat lewat APBN. Sementara untuk pembebasan lahan menjadi tanggung jawab Pemprov Riau menggunakan APBD.
SF Hariyanto menegaskan sejauh ini belum ada kendala yang dihadapi Pemprov dalam penyusunan tahapan pembebasan lahan di simpang Panam. hanya saja Pemprov Riau melalui PUPR masih harus melakukan rapat lanjutan.
“Yang pasti rencana pembangunan dan pembebasan lahan itu akan tetap dilanjutkan dan pembangunan akan dimulai di tahun depan (2024). Kita kan sama sama tahu bahwa simpang itu macet, makanya pembangunan flyover hari dilakukan. Sampai saat ini memang belum ada kesepakatan harga,” tutupnya. **Rul