Bupati Meranti Lantang ke Kemenkeu, Ini Kata Politisi Demokrat Kelmi Amri
DERAKPOST.COM – Sikap kontroversial Bupati Kepulauan Meranti, M Adil, yang ditujukan itu ke Kementerian Keuangan. Hal ini dinilai harus didengar serius oleh Menkeu Sri Mulyani.
Politisi Demokrat yang juga merupakan Anggota DPRD Riau, Kelmi Amri kepada wartawan menyebut, bahwa statement
Bupati Meranti M Adil ini memang keras yang apalagi dilontarkan di dalam forum rapat resmi.
Namun menurutnya yang disampaikan M Adil sebenarnya juga menjadi suara banyak masyarakat di Riau. Hanya saja, tidak ada yang berani se-vulgar itu untuk menyampaikannya, terlebih para kepala daerah.
“Terlepas halnya statement itu menjadi kontroversial apa yang disampaikannya Bupati Kepulauan Meranti M Adil jangan dianggap enteng. Yang disampaikan itu, hal keluhan daerah,” kata Kelmi.
Karena sambung Ketua DPC Demokrat Rohul ini, nasib yang sama dirasakan 12 kabupaten/kota di Riau itu sama halnya dengan apa yang disampaikanya Bupati Kepulauan Meranti. Cuma tak ada yang berani bersuara selantang itu.
“Hal yang wajar hari ini kepala daerah di Riau menjerit karena DBH Migas. Antara lainya itu Pekanbaru, Kuansing, Meranti, Rokan Hulu, dan kabupaten/kota lainya juga sangat menderita secara keuangan tersebut. Dimana kepala daerah itu, tak mampu wujudkan visi dan misi,” ungkap Kelmi.
Kesempatan itu, ia meminta pemerintah pusat juga harus introspeksi diri. Harus dibuka secara terang, dan saatnya Riau mendapatkan perhatian lebih dari pusat. Karena itu, ia juga meminta pemerintah pusat segera meresponya. Bila tidak ini akan disambut baik, rakyat Riau dengan respon yang berbeda-beda.
“Ukur saja hal yang sesuai nurani soal pembagian DBH ini, jikalau perlu revisi UU-nya atau jadikan Riau Otsus seperti Papua dan Aceh. Jangan dikira kepala daerah lain tak berontak dalam batinya. M Adil berani lantang meski kurang pas untuk didengar, sebab ungkapan adalah kekecewaanya daerah otonom terwakili oleh M Adil,” ucap Kelmi.
Seperti diberitakan sebelumnya, ketika rapat koordinasi (Rakor) Pengelolaan Pendapatan Belanja Daerah se Indonesia di Pekanbaru Kamis (9/12/2022) lalu, M Adil melakukan kritik keras kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Lucky Alfirman. **Rul