Dewan Pers Sebut Tak Akan Hadir di HPN 2025, Ini Alasannya….
DERAKPOST.COM – Dewan Pers tegaskan tidak akan menghadiri peringatan Hari Pers Nasional (HPN) yang diselenggarakan oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Hal itu menganggap kepengurusan PWI disaat ini berada situasi dualisme yang belum ada terselesaikan, bahkan status organisasinya masih diperdebatkan.
Meski tanpa restu Dewan Pers, perhelatan HPN itu tetap berjalan didukung oleh para pendukung pihak Ketua Umum PWI hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Zulmansyah Sekedang. Dan hal Hendry adalah Ketum PWI pecatan. Zulmansyah membuat acara HPN di Pekanbaru, sedangkan Hendry Ch Bangun di Banjarmasin.
Ketidakhadiran halnya Dewan Pers di HPN semakin menegaskan adanya krisis dalam organisasi pers nasional. Di satu sisi, PWI terus melaksanakan acara ini dengan klaim sebagai organisasi wartawan tertua. Di sisi lain, Dewan Pers bersikukuh bahwasa HPN digelar oleh PWI tidak memiliki legitimasi, dikarena dualisme kepemimpinan belum terselesaikan.
Dengan kondisi seperti ini, HPN tahun ini tidak hanya menjadi ajang seremoni bagi insan pers, tetapi juga malah menyingkap berbagai persoalan mendasar dalam dunia jurnalistik Indonesia. Tak hanya itu sekedar menyangkut legalitas PWI, tetapi juga hal bagaimana transparansi anggaran dalam kegiatan tahunan ini terus menjadi tanda tanya besar.
Dikutip dari detik24.com. Seperti hal tahun sebelumnya, ajang HPN ini tentu kembali menyedot anggaran, baik yaitu dari APBD maupun dana sponsor dari pengusaha dan perusahaan. Tak hanya itu, kalau sejumlah daerah disebut-sebut mengeluarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) kepada para peserta, yang sebagian besar adalah wartawan.
Bahkan juga, dalam praktik ini bukan hal baru, mengingat setiap perhelatan HPN kerap diwarnai dengan pengajuan proposal permohonan dana ke berbagai pihak, yang termasuk pejabat dan perusahaan daerah. Sehingga pada saat jelang HPN itu, dipasti banyak proposal yang berseliweran dalam memeriahkan agenda tahunan ini.
Sebelumnya, Ketua Dewan Pers, Dr. Ninik Rahayu, melalui keputusan pleno Nomor 1103/DP/K/IX/2024, resmi melarang PWI menggunakan kantor di Gedung Dewan Pers. Keputusan itu diambil karena belum adanya titik terang dualisme kepengurusan antara Hendry CH Bangun dan Zulmansyah Sekedang.
“Penggunaan Kantor PWI Gedung Dewan Pers, Lantai 4, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, mulai 1 Oktober 2024, maka tidak dapat digunakan oleh kedua pihak sampai batas waktu yang akan ditetapkan dikemudian hari,” bunyi keputusan tersebut. Tak hanya itu, juga tidak memberikan izin ke lembaga Uji Kompetensi Wartawan (UKW) dikelola PWI untuk menggelarnya.
Dalam keputusan itu, bahwa Dewan Pers menegaskan posisinya untuk tak berpihak salah satu kubu dalam konflik internal PWI. Dewan Pers juga menyatakan bahwa akan legalitas Hendry CH Bangun ini tidak diakui oleh Kemenkumham melalui SK AHU, tapi dalam keputusan yang sama juga terdapat nama Sasongko Tedjo itu sebagai dewan pengawas di dua kepengurusan PWI yang bertikai.
Meski ini Dewan Pers tidak mengakui HPN versi PWI, acara tetap berlangsung dengan dukungan berbagai pihak. Namun, seperti tahun-tahun sebelumnya, maka gelaran ini kembali menjadi sorotanya terkait sumber pendanaannya.
Sejumlah peserta HPN itu mendapat SPPD dari pemerintahan daerah masing-masing, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Tidak sedikit pula wartawan yang mengajukan proposal permohonan dana ke berbagai instansi. Proposal bantuan itu menumpuk di meja-meja pejabat, yang akhirnya diduga mencari sumber anggaran tambahan, baik dari pos-pos yang tidak semestinya maupun jalur gratifikasi.
“Pejabat yang ingin berpartisipasi di HPN akhirnya mencari cara untuk menutup anggaran, entah melalui pungutan liar atau gratifikasi dari proyek-proyek pemerintah,” ungkap salah satu sumber enggan disebut namanya.
Di sisi lain, sejumlah oknum wartawan juga disebut-sebut malah memanfaatkan celah anggaran dengan berbagai cara. Selain ada mendapat SPPD, itu ada yang mengajukan proposal dukungan dana keberangkatanya hingga melakukanya barter iklan pariwara. Dengan cara ini, biaya perjalanan mereka ke lokasi HPN bisa tertutupi, tanpa perlu keluarkan dana pribadi. (Dairul)