Diduga Menyimpang, DPP-SPKN Akan Laporkan Kegiatan BPKAD Pekanbaru Tahun 2022-2023

By derakpost On Jul 25, 2024

DERAKPOST.COM – Dewan Pimpinan Pusat Solidaritas Peduli Keadilan Nasional (DPP-SPKN), akan melaporkan dugaan rusuah pada OPD Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2022/2023. Ini dilaporkan ke Aparat Penegak Hukum

Demikian disampaikan Sekjen Dewan Pimpinan Pusat Solidaritas Peduli Keadilan Nasional (DPP-SPKN), Romi Frans, kepada media ini, Kamis (25/7/2024). “Kami mencium adanya dugaàn rasuah pada anggaran Makan Minum serta anggaran pengadaan kenderaan roda empat,”ucapnya.

Mencium adanya dugaan rasuah tersebut, Dewan Pimpinan Pusat Solidaritas Peduli Keadilan Nasional (DPP-SPKN) dalam dekat ini akan melaporkan ke Aparat Penegak Hukum (APH), tegas nya.

Lagi kata Romi Frans, SPKN sebagai sosial kontrol dan tetap mengedepankan Praduga tak bersalah, sebelumnya telah melayangkan surat konfirmasi dan klarifikasi kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pekanbaru, terang nya.

Dikatakan, sudah menjadi buah bibir bagi masyarakat, khususnya rekanan kontraktor yang selalu diterpa tunda bayar atas pekerjaan proyek. Selain itu sering terjadi rasionalisasi anggaran khususnya pembangunan infrastruktur. “Pantaslah itu terjadi, karena anggaran digerus untuk kegiatan internal ditiap OPD,” ujarnya.

Dari informasi yang kami rangkum serta data yang kami miliki, bahwa anggaran belanja barang, makan minum di BPKAD sangat fantastik yang mencapai sekitar Rp43.859 miliar lebih, papar Romi Fans.
Parah memang, seperti kegiatan sewa gedung dan hotel tempat kegiatan. Gedung yang dimaksud entah dimana!. Begitu juga dengan anggaran untuk gaji PNS yang disebut- sebut hilang.

“Bagaimana pertanggug jawaban BPKAD, jika di anggarkan kembali terus uang yang hilang itu bagaimana dan kemana alirannya,” kritiknya. Termasuk pengadaan kendaraan untuk oprasional bagi OPD, setelah kami croscek kenderaan tersebut sudah ada yang ditarik dari beberapa OPD. Pertanyaannya, kemana kendaraan itu.

Terkait tudingan. Itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pekanbaru, Yulianis yang konfirmasi untuk dimintai tanggapannya, namun hingga berita ini dilansir belum membuahkan hasil. (Fadly)