MP, PEKANBARU – Nama salah seorang putra jati Riau, Sayed Junaidi Rizaldi (SJR) masuk sebagai salah satu calon menteri kabinet Presiden Joko Widodo pada periode kedua yang akan datang.
Sebagaimana dalam sambutan Presiden Joko Widodo kala menghadiri Halal Bil Halal Aktivis 98 di Hotel Sahid minggu lalu, presiden Jokowi mengatakan bahwa aktivis 98 belum ada yang jadi Menteri dan tentu sesuai kapasitas dan kualitasnya maka sudah saatnya duduk dalam jajaran kabinetnya.
Menurut Jokowi, aktivis 98 banyak yang sudah menjabat di pemerintahan, DPR, DPRD, dan beberapa komisaris di BUMN, namun posisi di kabinet alias menteri belum.
Dikatakan Jokowi, aktivis 98 dinilai sudah mampu dan bisa menjadi bagian dari kabinetnya. Apalagi dalam acara yang di hadiri ribuan aktivis 98 tersebut dibacakan pula piagam 98 yang isinya menyatakan kesiapan aktivis 98 untuk berkiprah membangun bangsa.
Sebagai wacana siapa saja aktivis 98 yang mungkin layak mengisi posisi menteri di kabinet kerja jilid II pemerintahan Jokowi? Dan salah satu namanya ada yang berasal dari Riau, yakni Sayed Junaidi Rizaldi, yang saat ini juga menjabat sebagai anggota DPRD Riau.
Aktivis 98 kelahiran Dumai, Riau ini pun digadang-gadang masuk kabinet Jokowi. Beliau yang 20 tahun lalu berdiri sebagai jenderal lapangan gerakan mahasiswa 98 dari kelompok FKSMJ, kini duduk sebagai anggota DPRD Provinsi Riau.
“Sayed bisa menjadi menteri asal Riau jika Jokowi memilih berdasarkan agenda kedaerahan apalagi percepatan pembangunan di Riau sedang menjadi fokus Jokowi,” kata Fernando Sitorus pengamat politik yang juga alumnus pasca sarjana Universitas Indonesia.
Pengalamannya berorganisasi tidak perlu diragukan lagi. Terakhir Sayed yang dikenal dengan panggilan Pak Cik ini menjadi Ketua pelaksana Halal Bil Halal aktivis 98 bersama Presiden Jokowi dan juga Ketua pelaksana Rembug Nasional aktivis 98 di Kemayoran 7 Juli 2018 lalu.
Semasa mahasiswa, Pakcik juga aktif di pers Mahasiswa Aspirasi serta pernah jadi pengurus Kwarnas Pramuka.
Selain Sayed, juga ada nama Adian Napitupulu. Mantan Korlap dari kesatuan Forum Kota (Forkot) ini juga dinilai layak masuk jajaran kabinet. Pengalamannya sebagai anggota DPR RI dari Partai Demokrasi Indonesia ini tidak perlu diragukan lagi.
Dan selama Pilpres selalu menjadi garda depan berhadapan dengan kubu lawan. Pria yang pada pemilu 2019 ini terpilih kembali sebagai wakil rakyat dari dapil Jabar V hanya tinggal menunggu restu Megawati sebagai Ketua Umum PDIP.
Selanjutnya, Wahab Talaohu. Aktivis asal Maluku ini juga tak perlu diragukan lagi komitmennya untuk turut membangun bangsa dalam jajaran menteri Jokowi.
Pengalamannya di gerakan mahasiswa yang pernah menjadi Jenderal Lapangan Semanggi 1998 dan juga aktivis Fampred dan PMII bisa menjadi modal besar untuk memimpin jabatan Menteri apalagi beliau pernah menjadi salah satu komisaris BUMN.
Bicara kedaerahan pun belum ada Menteri dari Maluku dan Wahab bisa didaulat sebagai menteri wakil dari Indonesia bagian timur.
“Wahab bisa mewakili Indonesia timur. Dalam jajaran kabinet Jokowi, belum ada menteri dari Indonesia timur,” kata Fernando Sitorus pengamat politik yang juga alumnus pasca sarjana Universitas Indonesia.
Nama selanjutnya juga ada Eli Salomo. Pemuda asal Binjai Sumatera Utara ini juga dianggap layak masuk jajaran menteri Jokowi. Eli aktifis 98 dari kelompok Front Kota yang juga aktif di gerakan buruh sekarang memilih jalan hidupnya menjadi pengusaha, lulusan ISTN ini juga aktif di berbagai organisasi kepemudaan ini punya seabrek pengalaman untuk memimpin salah satu kementerian yang ada.
Komitmennya untuk ikut membangun Bangsa dan mendukung kabinet kerja jilid II tak perlu diragukan lagi,” tegas Fernando lagi . Kemungkinan Eli siap masuk jajaran kabinet apapun yang diminta.
Kemampuan dan integritas keempat aktivis 98 ini patut diuji kala memimpin sebuah kementerian di kabinet Jokowi.
“Dan jika memang benar Jokowi komitmen terhadap agenda reformasi maka jatah aktivis 98 dalam kabinet Jokowi harus nya lebih dari 1 kursi Menteri karena kiprah mereka penting untuk menuntaskan agenda-agenda reformasi bukan kekuasaan itu harus diberikan kepada para penumpang gelap reformasi yang berpotensi menjadi beban bagi Jokowi pada 5 tahun ke depan,” ujar Fernando sambil menutup pembicaraan.
Bagaimana pun nantinya apakah ada aktivis 98 atau tidak yang masuk dalam kabinet Jokowi itu tergantung dari sang presiden sendiri.
Sumber : BANGAI.ID
