Dinamika Politik Jelang Pilgubri 2024, Langkah Syamsuar Bakal Berat ???

 

DERAKPOST.COM – Diketahui jabatanya Gubernur Riau Syamsuar akan berakhir ditahun depan. Pilkada berikutnya baru dihelat 2024. Akankah Syamsuar maju kembali untuk priode kedua ini dengan langkah mulus.

“Meski pun mantan Bupati Siak itu saat ini merupakan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Golkar Riau, namun hal itu belum ada jaminan ia akan maju dan diusung oleh Golkar pada Pilkada Riau mendatang,” kata Panca Setyo Prihatin.

Pengamat Politik dari Universitas Islam Riau (UIR) mengatakan, dinamika politik baik di pusat maupun di daerah selalu mengalami perubahan mengikuti situasi dan kondisi aktual yang terjadi. Partai Politik (Parpol) masih sentralistik, dan masih mengacu pada keputusan parpol di pusat.

“Hal ini menjadi sumber masalah Parpol di tingkat daerah provinsi, sampai pada akar rumput. Sebab lantaran hanya bisa menyampaikan aspirasi atau keinginan dan keputusan untuk mendukung calon kepala daerah tetap ditangannya pihak DPP ataupun itu preogratif ketua umum parpol,” kata Panca, Senin (25/7/2022).

Menurut Panca, Parpol cerdas adalah yang mau secara jujur membuka diri bagi elit atau calon kepala daerah yang memang memiliki elektabilitas dan juga integritas yang tinggi. Tetapi realitasnya banyak Parpol memaksakan kehendak. Misalnya itu memaksa ketua umumnya untuk maju sebagai calon presiden atau di daerah sebagai calon kepala daerah.

Melihat dari peta politik di Provinsi Riau yang menyongsong agenda politik pada 2024, Panca melihat, Parpol kehilangan hal fungsinya. Antara lain fungsi seleksi kepemimpinan, serta fungsi pendidikan politik dan fungsi artikulasi kepentingan yang ada. Ini terjadi akibat edukasi yang diajarkan oleh pusat, sehingga atraksi di politik yang muncul hanya soal wacana perebutan kursi ketua partai.

Kata Panca, salah satu dinamika lainya yang menarik adalah dengan selesainya mantan Gubernur Rusli Zainal menjalani masa hukumannya. Ini tentu jadi salah satu indikator bakal berubah peta politik di Riau. Memang, secara formal politisi akrab disapa RZ itu bukanya pemegang kendali partai. Tapi, magnet dan legacy ditinggalkan jadi kerinduan masyarakat Riau untuk melihat RZ tampil kembali di panggung politik.

“Hal inikan terjadi karena dalam konteks politik sumber kekuasaan berpengaruh tidak hanya sumber kekuasaan formal. Seperti hal jabatan gubernur atau ketua partai. Tapi hal itu bisa bersumber dari misalnya pada keturunan, kekayaan dan kharisma,” ujar Panca, dikutip dari media cakaplah.

Terkait dengan Gubri Syamsuar saat ini juga sebagai Ketua Partai Golkar, sebut Panca, secara politik memang sangat diuntungkan. Karena sebagai gubernur memiliki kewenangan yang luas dalam merespon hal kebutuhan publik melalui APBD dan sebagai ketua partai tentu ini mendapat skala prioritas direkomendasi menjadi calon kepala daerah.

“Tapi jangan lupa bahwa dalam politik itu, semua bisa terjadi. Apalagi agenda politik 2024 ini yang masih 2 tahun lagi. Sementara akhir masa jabatan gubernur akan selesai ditahun 2023. Kekosongan jabatan formal inilah sangat berpotensi terjadi upaya pengambil alihanyq teraju Parpol andai kata halnya itu konsolidasi dan soliditas parpol di kabupaten/kota diabaikan,” kata dia.

Menurut dia, realitas itu disharmonisasi gubernur dengan ketua DPRD Riau juga semakin terbuka dengan sangat banyak penolakan yang dilakukanya legislator terkait dengan rekomendasi gubernur soal jabatan Sekwan Riau tanpa melalui konsultasi dan komunikasi.

Beberapa catatan lain misalnya dengan gagalnya Golkar memenangkan Pilkada serentak susulan ditahun 2020, untuk di 9 kabupaten/kota juga menjadi catatan tersendiri. Dimana, dampak politik yang sangat dirasakan adalah karena Golkar di kabupaten/kota sudah banyak tidak menjadi kepala daerah lagi, sehingga ini menyulitkan melakukannya konsolidasi politik.

Termasuk adanya hal pembangkangan kebijakan gubernur itu dilakukan secara diam-diam serta melakukan kerja politik sendiri oleh beberapa anak buahnya. Ini dengan ending keluarnya penetapan PJ Bupati Kampar dan Walikota Pekanbaru yang di luar rekomendasi gubernur pada saat itu sudah ada mengajukan ke pihak Mendagri.

“Semua catatan ini hanya indikator, dan dalam politik indikator ini menjadi sinyal harusnya disikapi secara bijaksana oleh partai. Bukannya harga mati juga bahwa Syamsuar akan tetap eksis meneruskan masa jabatanya gubernur untuk periode kedua dengan catatan semua minor itu secara atraktif serta sungguh-sungguh dapat diselesaikan dengan konsolidasi dan komunikasi politik yang intens dan membumi,” paparnya. **Rul