Ditegur Gubernur Edy Natar, Akhirnya Tim Satgas PANTAS Dipimpin Pahmijan Mulai Data dan Cari Solusi
DERAKPOST.COM – Penanganan pada anak putus sekolah, ini menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau. Telah dibentuk Satuan Tugas Satgas Pantas dan Sistem Informasi Pengentasan Anak Tidak Sekolah (Sipantas) pada era Gubernur Riau Syamsuar. Namun tak berjalan sebagai hal yang diharapkan.
Menyikapi hal demikian, pada era Gubernur Edy Natar, baru-baru ini melakukan agenda pertemuan dengan Tim Satgas PANTAS ini dengan meminta untuk dapat serius dalam melaksanakanya. Sehingga saat ini tim itu, akan mulai melakukan hal pendataan anak tidak sekolah dan putus sekolah yang ada di Provinsi Riau.
Ketua Satgas PANTAS Riau Pahmijan saat dihubungi, mengatakan, ini masih tingginya angka untuk anak tidak sekolah dan putus sekolah di Provinsi Riau, maka ini didorong pemerintah bentuk Satgas PANTAS. Maka, baru-baru ini pihaknya telah ada melakukan pertemuan berkoordinasi dengan Gubernur Riau (Gubri) Edy Natar.
“Satgas PANTAS dan Sipantas ini dibentuk agar mampu menyentuh permasalahannya anak tidak sekolah di Riau,” sebut Pahmijan kepada wartawan, hari Ahad (07/01/2024).
Pahmijan menyampaikan, Satgas dibentuk dari kalanganya pemerintahan, akademisi, tokoh masyarakat dan praktisi pendidikan yang ada di Provinsi Riau.
Katanya, Satgas PANTAS bertujuan untuk menemukan akar masalah dari anak tidak sekolah dan juga berupaya mencari solusi permasalahan tersebut. Pahmijan didalam hal ini menyebut, bahwasa Sipantas Riau dibentuk Pemprov dengan tujuan sebagai sarana yang digunakan untuk pendataan, verifikasi dan validasi.
“Tentunya untuk anak yang tidak sekolah atau putus sekolah itu agar mendapatkan pendidikan layak ke depannya,” ujar Kepala Bidang SMA Disdik Provinsi Riau ini. Lebih lanjut Pahmijan juga mengatakan, dengan pendataan pihak Satgas PANTAS maupun SiPantas diharapkan kebijakan yang akan diambil bisa lebih tepat sehingga sumber daya manusia di Provinsi Riau lebih baik.
Karenanya, tambah Pahmijan, maka setiap masyarakat berhak mendapat pendidikan yang layak serta kesempatan kembangkan diri menurut UUD 1945. Namun demikian, ungkap dia, bahwasa hal ini tidak mudah untuk diwujudkan, banyak motif masalah yang melatarbelakangi.
“Diantaranya yaitu permasalahan ekonomi, lingkungan, kurangnya minat, sosial, serta internal keluarga dan sosial jadi beberapa faktor penyebab anak putus sekolah dan tidak bersekolah,” cetusnya. Pahmijan juga menyatakan, luasnya daerah Provinsi Riau membuat Disdik Riau ini sedikit kesulitan mengatasi masalah ini, dikarena itu butuh pula dukungan berbagai pihak. (Rul)