JAKARTA, Derakpost.com- Baru-baru ini, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang menyoroti kinerja dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dianggap tidak profesional dengan sistem kerja berdasarkan suka dan tidak suka atau like and dislike. Sehingga hal itu dinilai mempersulit kinerja Kepala Daerah.
Menyikapi ini, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Agus Pramusinto membantah telah mempersulit kinerja kepala daerah. “Kami di KASN tentunya mengawasi berdasarkan aturan. Kami tidak sedang dalam mempersulit siapa pun,” kata Agus dalam rapat dengan pendapat bersama Komisi II DPR di Kompleks Parlemen.
Dia menyatakan KASN ingin melindungi dua pihak yakni pejabat pembuat komitmen (PPK) agar tidak membuat keputusan yang keliru serta membuat kegaduhan.
“Kami juga melindungi ASN, jangan sampai mereka dizalimi, karena mereka punya hak untuk bekerja tenang,” tegasnya.
Dia menjelaskan jika pun dikesankan banyak kepala darah yang tidak tahu birokrasi, memang benar. Karena setelah pelantikan, menunggu waktu enam bulan untuk pergantian.
“Tapi, di situ juga ada pengecualian. Kalau ada izin dari Mendagri maka boleh melakukan mutasi, rotasi atau seleksi terbuka,” ujarnya.
Agus menegaskan KASN tidak menentukan orang, siapa jadi apa. Tetapi lembaganya hanya memastikan proses, ketika melakukan mutasi dilakukan sesuai rencana.
“Ada panselnya atau tidak, kami cek apakah ada unsur politik, apakah ada unsur internal, apakah ada uji kompetensi,” katanya dilansir cnnindonesia.
Agus menyatakan walaupun rencana sudah matang, namun ada penolakan dari KASN, sebenarnya pihaknya ingin memastikan bahwa ada pelanggaran yang dilakukan. Dia mencontohkan uji kompetensi tidak boleh untuk non jabatan (job). Ternyata ditemukan dan KASN memberikan teguran.
Pihaknya juga memahami posisi kepala daerah, dengan upaya mengejar visi misi dan merasa terganggu oleh aturan.
“Aturan itu memang dirancang agar tidak ada intervensi politik dan politisasi birokrasi serta memastikan ASN bekerja dengan tenang,” katanya.**Rul
