DKR : Disdik Jangan Tutup Mata, Banyak Orang Miskin Tak Masuk DTKS
MP, DEPOK– Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat (Disdik) diminta tidak tutup mata terkait Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB jalur Afirmasi, khususnya kelompok Keluarga Ekonomi Tidak Mampu.
Demikian Ketua Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Kota Depok Roy Pangharapan menyebutkan kepada pers, Senin (7/6/2021).
Apalagi diketahui hari ini dimulainya penerimaan PPDB SMA/SMK se Deratan se Provinsi Jabar tahun 2021 jalur Afirmasi.
Menurut Roy Pangharapan, banyak keluarga anggota DKR yang mengikuti PPDB tahun ini.
“Ya ada sekitar 30-an anggota DKR yang anaknya mengikuti PPDB tahun ini, sebagai ketua tentu, ikut mengawal agar semua bisa diterima disekolah negeri,” ujarnya.
Berdasarkan informasi yang diterima oleh DKR, banyak orang tua miskin secara faktual tapi tidak tercantum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS.
“Ini yang saya bilang agar Dinas Pendidikan Propinsi Jawa barat tidak tutup mata, terkait persyaratan untuk jalur Afirmasi kelompok KETM. Sebab tidak semua warga miskin Depok tercantum dalam DTKS,” kata Roy.
Untuk itu, DKR minta agar Kepala Disdik Jabar membuat diskresi, jangan sampai merugikan orang tua miskin. “Kriteria miskin sebetulnya bisa dilihat dari beberapa dokumen pendukung, misalnya, KIS PBI, itu jelas KIS nya orang tidak mampu, terus juga Program Indonesia Pintar, dimana siswa miskin mendapatkan bantuan keuangan dari pemeriksaan,” tukasnya.
Seperti laporan yang diterima oleh DKR ada anak yatim dan ibunya bekerja sebagai pembantu, punya KIS PBI dan PIP tapi tidak tercantum dalam DTKS.
“Lah iya masak dokumen resmi seperti KIS PBI atau PIP tidak diakomodir dipersyaratan KETM? Inikan aneh. Untuk it u,Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa perlu mengeluarkan diskresi,” tegasnya.
Menurut Roy, sebetulnya DKR sendiri menuntut agar semua siswa miskin diakomodir di sekolah negeri, sehingga semua biaya ditanggung negara. Jangan dibatasi diangka maksimal 20 persen.
“Iya. Kami minta semua siswa dari anak orang tua miskin agar semua diakomodir. Sisanya baru melalui jalur yang lainya. Itu tuntutan awal kami,” pungkas Roy Pangharapan. * (rilis)