Dosen UGM Nyarwi Ahmad Sebut Jokowi Reshuffle Kabinet Akomodasi Kepentingan Parpol
JAKARTA, Derakpost.com – Dosen UGM Nyarwi Ahmad mengatakan, reshuffle di kabinet atau menteri dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) lebih merupakan upaya mengakomodasi hal partai politik pendukung pemerintah untuk masuk ke kabinet.
“Nuansa akomodasi politik di sini cukup nyata itu karena pergantian Mendag dari Muhammad Lutfi kepada Zulkifli Hasan selaku Ketua Umum PAN tersenut tentu ada suatu akomodasi politik. Belum lagi diangkat para Wamen dari PSI, PBB dan PDIP,” ungkap tegas Dosen Komunikasi Fisipol UGM ini.
Nyarwi Ahmad, yang Direktur Eksekutif Indonesia Presidential Studies itu pada keterangannya ke wartawan, menyebut, reshuffle kabinet sangat jelas ini nuansa akomodasi politik. Sebab pergantian ini, tampak sejumlah yang dilantik merupa utusan partai. Antara lain dari PAN, PSI, PBB dan PDIP.
Seperti diketahui, Presiden Jokowi telah melantik Ketum PAN Zulkifli Hasan jadi Menteri Perdagangan, Dewan Pembina PSI Raja Juli Antoni ini sebagai Wamen ATR, serta Sekjen PBB Afriansyah Noor
jadi Wamen Tenaga Kerja, dan Politikus PDIP Jhon Wempi Wetipo untuk Wamen Dagri. Lain hal itu Mantan Panglima TNI, Hadi Tjahjanto ini menjadi Menteri ATR/BPN.
Perlu diketahui katanya, buktinya itu dua Wamen yang dilantik representasi partai politik pendukung pemerintah. Meski itu dari PSI dan PBB ini merupa partai tidak memiliki anggota legislatif, di Parlemen. “Masuknya Afriansyah Noor bagian dari PBB, bukan PAN saja yang diakomodasi tetapi partai lain yang tidak ada memiliki kursi di DPR atau parlemen,” ujarnya.
Selain itu, pergantian menteri ATR/BPN Sofyan Djalil ke Hadi Thahjanto menurut Nyarwi, makin jelas menegaskan bahwa Presiden ini makin memperkuat menteri dekat dengan Jokowi. Artinya, Presiden memperkuat barisan orang-orang yang selama ini sudah dekat.
Dilansir cnnindonesia. Meski demikian, Nyarwi mengatakan, pergantian Menteri Perdagangan merupa bagianya jawaban pemerintah yang atas kritik masyarakat terhadap lemahnya kinerja di Kemendag di dalam hal mengatasi kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng. Maka ini bisa dikatakan kritik terhadap kegagalan atasi permasalahan minyak goreng. **Rul