MP, PEKANBARU – Kesenjangan kualitas pembangunan manusia di Riau, turut disebabkan oleh sebaran tenaga pengajar yang timpang antar wilayah, bahkan antar kota dan desa.
Menurut Ketua Komisi V DPRD Riau, Aherson, Pemprov Riau mestinya memberikan arahan tegas untuk memindahkan guru – guru yang menumpuk di satu sekolah.
Kata Politisi Partai Demokrat ini, seorang guru mesti ingat akan statusnya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).
” Gubernur baru mesti tegas memindahkan guru-guru ASN, nah ASN itu harus siap ditempatkan dimana saja. Jangan hanya numpuk di satu sekolah, sehingga ada problem pada pemerataan guru,” jelasnya kepada Mediumpos Senin (18/3).
Politisi asal Kuansing ini mengungkapkan, banyak guru yang tidak mau dipindakan ke area terpencil. Bahkan Komisi V, jelas Aherson, mendapati guru – guru tidak masalah kehilangan tunjangan asalkan mereka tidak dipindahkan di desa.
“Kunjungan kami kemarin ada mendapat lima guru ekonomi menumpuk disatu sekolah. Bagi mereka tinggal di kota tetap harus, tak masalah kalau tak kebagian tunjangan, daripada dipindah,” sambungnya tanpa merinci jumlah guru Riau yang menolak pindah ke area terpencil.
Aherson pun yakin, bila tidak ada terobosan terkait pemerataan guru, maka kesenjangan kualitas pendidikan tetap akan menghantui Riau. Terlebih untuk meratakan kualitas pendidikan di kawasan perdesaan, pembenahan fasilitas sekolah bukan jaminan persoalan kesenjangan pendidikan antar daerah dapat teratasi.
” Pemerataan tenaga pengajar itu penting. Tapi saat ini tenaga pengajar di kampung – kampung kebanyakan guru honorer. ASN malah menolak untuk ditempatkan di area semacam itu (desa),” sambungnya.
Adapun Gubernur Riau Syamsuar saat pidato di gedung DPRD Riau, Senin (11/3) mengungkapkan terdapat tujuh kabupaten/kota di Riau yang memiliki Indeks pembangunan manusia berada di bawah provinsi (71,79) yaitu Kabupaten Pelalawan, Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Rokan Hulu dan Kepulauan Meranti. (ADV).
