DERAKPOST.COM – Diketahui itu, beberapa hari lalu, semua Kepala Desa (Kades) telah dipanggil ini oleh Kepolisian Resor (Polres) Kampar.
Terkait akan ini, Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kampar, Tamaruddin, saat dihubungi. Dia hanya memberi tanggapan normatif. Menurut dia, kalau pemanggilan tersebut merupakan tugas kepolisian.
“Sesuai yang ada dalam berita-berita, pihak kepolisian menjalankan tugasnya,” katanya dikutip dari Tribunpekanbaru.com dimintai tanggapannya, hari Senin (15/1/2024).
Pemberitaan yang dimaksud, terkait pemanggilan semua kades saat tahun politik. Dimana tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 sedang berlangsung.
Ia berharap pemanggilan semua kades untuk dimintai klarifikasi dapat membuat dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program ketahanan pangan menjadi jelas.
Anggota DPRD Riau ini juga berharap para kepala desa tidak ada tersangkut dengan persoalan hukum. Selain itu agar Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) berjalan lancar dan demokratis.
“Semoga dengan klarifikasi tersebut clear, kepala-kepala desa di Kampar tidak ada tersangkut dengan persoalan hukum,” ujar Tamaruddin.
Sebelumnya Kepala Polres Kampar, AKBP. Ronald Sumaja membenar pemanggilanya semua Kades. Tetapi ia membantah kalau pemanggilan tersebut atas dorongan TKD.
Ia menegaskan, pemanggilan kades tidak berkaitan dengan Pemilu 2024. “Tidak ada hubungan dengan Pemilu. Pemanggilan ini bersifat undangan klarifikasi,” kata Ronald
menjawab Tribunpekanbaru.com, Rabu (10/1/2024).
Permintaan klarifikasi dilakukan berdasar informasi dari masyarakat dan hasil audit. Sebanyak 242 Kades akan dipanggil untuk dimintai klarifikasinya hal terkait program ketahanan pangan tahun 2022 dan 2023 yang bersumber dari Dana Desa (DD).
Ia memastikan pemanggilan kades tidak akan mengganggu tahapan Pemilu. Meski kepolisian sedang menggalakkan Cooling System dalam rangka menjaga keamanan Pemilu. “Tidak akan mengganggu tahapan. karena yang dipanggil kades,” ujarnya. (Rul)