Jalan di Riau Banyak Hancur, Gubernur Riau Sebut Karena Truk Sawit
DERAKPOST.COM – Banyaknya jalan di Provinsi Riau yang hancur, ini bisa jadi dikarena truk pembawa sawit. Bahkan, tak berapa lama diperbaiki, itu kadang jadi rusak lagi gara-gara truk pembawa sawit cenderung over kapasitas.
Hal itu juga dipaparkan Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar pada saat pertemuan dengan Komisi XI DPR RI, yang dihadiri perwakilan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Ini digelar Hotel Premiere pada hari Jumat (18/11/2022).
“Banyak jalan di Riau yang rusak karena truk pembawa sawit. Bahkan yang tidak berapa lama diperbaiki itu kadang rusak lagi gara-gara truk pembawa sawit yang cenderung over kapasitas. Mestinya itu, BPDPKS memberikan perhatian khusus infrastruktur jalan,” ujarnya.
Selain itu, gubernur juga menyoroti soal dana bantuan BPDPKS untuk program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Riau yang terbilang kecil. Untuk sekadar info, katanya, BPDPKS yang berada di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI ini mehimpun triliunan dana sawit.
Dana yang diberikan berjumlah Rp30 juta untuk satu hektare kebun kelapa sawit masyarakat. Menurut Syamsuar, dana bantuan untuk PSR masih kurang. Pasalnya, saat ini sedang terjadi inflasi akibat kenaikanya harga BBM. “Kondisi inflasi saat ini, dana untuk PSR sebesar Rp30 juta per hektare itu kurang,” sebut Syamsuar.
Dilanjutkan gubernur, selain hal karena kondisi inflasi, pada saat ini juga terjadi kenaikan harga pupuk. Hal tersebut juga cukup menyusahkan petani yang akan mengembangkan perkebunan kelapa sawit di Riau. Syamsuar juga meminta BPDPKS memberi bantuan pembibitan sawit untuk pesantren, peningkatanya Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit dan juga peningkatan besaran pungutan PSDH.
Dalam pertemuan itu, Gubri Syamsuar juga mengatakan bahwa Provinsi Riau merupa daerah penghasil sawit terbesar di Indonesia. Dimana, berdasarkan data yang ada total luas perkebunan kelapa sawit di Riau mencapai 3,3 juta hektare.
Namun itu belum termasuk lahan yang masuk kawasan hutan, kalau digabung itu bisa mencapai 4 juta hektare lahan perkebunan kelapa sawit.
Lebih lanjut dikatakannya, dari jumlah lahan perkebunan kelapa sawit di Riau tersebut, hingga saat ini masih ada juga yang belum memiliki Hak Guna Usaha (HGU). Akibatnya pemerintah tak dapat memungut pajak, utamanya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). “Karena itu, kami mohon bantuan dari Komisi XI DPR RI ikut menggesa pendataan,” ujarnya.
Sementara, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Achmad Hatari mengatakan, tujuan utama pihaknya datang ke Riau dalam rangka pengembangan industri kelapa sawit. Karena itu, pihaknya datang ingin mendengar laporanya dari semua pihak. Baik pemerintah daerah, asosiasi petani kelapa sawit dan bahkan berbagai pihak lainnya.
“Tujuan utama pihaknya datang ke Riau dalam rangka pengembangan industri kelapa sawit. Karena itu, Komisi XI ingin mendapatkan hal masukan dari banyak pihak. Baik pemerintah daerah, asosiasi petani kelapa sawit dan berbagai pihak lainnya. Dan akan dibahas nanti di DPR RI,” ungkapnya. **Rul