Kamrussamad Soroti Pemerintah Terkesan Pasrah di Tengah Inflasi Pangan yang Semakin Tinggi
DERAKPOST.COM – Anggota Komisi XI DPR Fraksi Gerindra Kamrussamad ini menyoroti sikap pemerintah khususnya Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia (BI) yang terkesan pasrah menghadapi kian tingginya angka inflasi pangan yang saat ini melanda Indonesia.
Dikatakannya, inflasi pangan atau volatile food Indonesia pada Juli 2022 telah menembus angka 11,47 persen secara tahunan (year on year/yoy). Angka itu jauh lebih tinggi dari bulan sebelumnya sebesar 10,07 persen (yoy). Sama halnya inflasi pangan secara month to month (mtm) di Juli 2022 menunjukkan penurunan menjadi 1,41 persen dari inflasi pada bulan sebelumnya yang sebesar 2,51 persen (mtm).
“Namun demikian, ironisnya belum ada tindakan apa-apa. Bahkan Menteri Keuangan pasrah, bilang bahwa inflasi dari kelompok bahan makanan ini, tidak bisa diatur oleh pemerintah,” ujarnya kepada wartawan, Jumat (12/8/2022) dikutip dari detik.com.
Dirinya mengatakan, seharusnya inflasi pangan tidak boleh lebih dari angka 5-6 persen. Untuk itu Kamrussamad meminta agar Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Gubernur BI, Perry Warjiyo. Segera mengambil tindakan nyata atas lonjakan inflasi pangan tersebut.
Dia melanjutkan, umumnya kebutuhan untuk pangan mencapai 20 persen dari komposisi pengeluaran masyarakat. Namun bagi masyarakat miskin, bisa 50-60 persen dari komposisi pengeluaran.
“Inflasi pangan itu adalah masalah perut, masalah rakyat, dan itu tidak bisa dibiarkan berlarut-larut,” tegas Kamrussamad .
Dia pun berpendapat, jika inflasi pangan ini semakin dibiarkan melambung, daya beli dan kesejahteraan masyarakat akan semakin tergerus. Dia meminta pemerintah dan BI mengambil tindakan tidak hanya fiskal, namun juga moneter untuk atasi inflasi ini.
“Operasi pasar oleh pemerintah daerah yang disarankan BI, hanya akan menggerus keuangan daerah dan tidak akan menyelesaikan problem nasional,” jelas Kamrussamad.
“Padahal, fokus dari inflasi pangan saat ini adalah skala global, yang bisa diatasi dengan kebijakan tidak hanya fiskal tapi juga moneter. Jadi, BI dan Menkeu bertindak dong! Jangan terkesan pasrah,” tandasnya.**Rul