DERAKPOST.COM – Polemik naik tarif pakir di Kota Pekanbaru hingga saat ini masih terus bergulir dan diperdebatkan.
Banyak masyarakat yang menganggap kebijakan ini seharusnya tak diterapkan di tengah kondisi masyarakat bangkit dari keterpurukan akibat pandemi Covid-19.
Menanggapi ini, Penjabat (Pj) Walikota Pekanbaru Muflihun menyatakan akan mempelajari kembali dasar hukum atau regulasi kenaikan tarif parkir. Guna memastikan betul-betul sudah sesuai dengan aturan.
“Kalau sudah sesuai aturan mainnya tidak mungkin kita batalkan. Tapi kalau ada celah di sini untuk batal, kita coba evaluasi kembali,” ujar Muflihun, Selasa (6/8/2022).
Ia mengatakan perihal kenaikan parkir ini lanjut Muflihun, ia tidak bisa berbuat banyak karena dasar hukum kenaikan parkir sudah ditetapkan sejak Mei 2022 lalu atau sebelum ia menjabat sebagai Pj Walikota.
“Saya ceritakan ya. Jika dilihat dari Perwakonya itu ditandatangani di tanggal 9 Mei 2022. Ketika ini kisruh kemarin tentang tarif parkir itu naik, saya mencoba mencari tahu persoalan tersebut,” kata Muflihun.
Pj Walikota ini mengatakan, persoalan itu tidak diketahuinya. Hanya saja saat itu Kadishub melaporkan bahwa besok akan ekspos kenaikan tarif parkir. Tentu jadi tandatanya. Karena selama ini tidak ada dibahas.
Muflihun mengungkapkan ia juga sudah memanggil Bagian Hukum itu didalam mencari tahu tentang regulasi kenaikan tarif parkir ini. “Saya tanya Kabag hukum apakah regulasi kenaikan itu terpenuhi semua? Dijawab sudah. Dan sampai uji publik juga sudah,” katanya.
Maka dirinya tak bisa dengan demikian membatalkan produk hukum itu serta merta. Pada kesempatan itu, Muflihun mengaku tidak ada menyalahkan Dinas Perhubungan atau juga masyarakat. Hal ini menurutnya perlu komunikasi secara tepat sampaikan kenaikan tarif parkir.
Namun sambunbha, informasi didapat itu, saat ini di Kabupaten Siak bahwasa tarif parkir naik sebesar itu. Tetapi tidak ribut seperti hal di Pekanbaru. Tentu ini juga dipertanyakan. Mungkin sosialisasi yang kurang ke masyarakat. **Fri
