Kementerian ATR/BPN Dinilai tak Berdaya Hadapi Perusahaaan, Marwan Pukul Meja Saat Rapat
PEKANBARU, Derakpost.com- Kesal dan kecewa, didapatkan oleh Panitia Khusus (Pansus) Penyelesaianya Konflik Lahan DPRD Riau. Hal itu disebab pihak Badan Pertanahan Negara (BPN) ini, dinilai tak pro terhadap kepentingan rakyat.
Sesuai video yang diterima itu, tampak akan kekesalan Ketua Pansus Marwan Yohanis ini menyampaikan. Karena dari pemerintah yang tidak berdaya dengan perusahaan memiliki izin HGU. Padahal, pemerintah yang memberikan izin pada perusahaan tersebut.
Dalam video itu, Marwan Yohanis, juga menyampaikan kekecewannya kepada Badan Pertanahan Negara (BPN) yang dinilai tak pro terhadap kepentinganya rakyat di Provinsi Riau. Marwan, berada yang di sebelah Wakil Ketua DPRD Riau, Hardianto, menghempaskan tangannya ke meja, dikarena tidak terima jawaban normatif dari kementerian.
Disampaikan Marwan, bahwa pihaknya ini melakukan konsultasi dengan BPN, Jumat (25/2/22) untuk meminta solusi bagaimana menyelesaikan persoalan konflik di Provinsi Riau, sebagaimana dengan informasi dan data yang sudah didapatkan Pansus.
Namun, dalam rapat tersebut, Marwan terpancing emosi karena jawaban yang diberikan oleh pihak Kementerian ATR/BPN itu sangat normatif, dan terkesan itu dengan menyepelekan konflik antara masyarakat dengan perusahaan di Riau.
“Yang kita temukan disini adalah sangat normatif sekali, padahalkan dampaknya sangat luas, masyarakat kita (Riau) itu sudah sangat menderita dibawah,” ujar Marwan, Jumat malam (25/2/22) pada wartawan saat dikonfirmasi.
Penderitaan itu, sambung Marwan, yang salah satunya adalah pemutusan akses jalan oleh perusahan selaku pihak yang memiliki izin HGU. Maka itu, akibatnya masyarakat kesulitan didalam mencari nafkah di kebunnya.
“Yang memberikan izin HGU itu kan dari pemerintah. Karena perusahaan punya kuasa atas lahan itu, mereka menutup akses jalan, masyarakat sampai keluar masuk parit untuk mengeluarkan buah dari kebunnya,” katanya.
Pihaknya, tegas Marwan, tentu sangat berharap banyak kepada Kementerian selaku pihak memberikan izin ini untuk mencarikan solusi penyelesaian konflik ini. Karena, konflik tidak hanya terjadi di satu lokasi, dan konfliknya berlangsung sudah sangat lama.
“Jawaban mereka ini tak sesuai harapan kita, masih normatif, dimana itu seolah-olah persoalan tidak perlu penanganan cepat. Saya emosi, dan baru kali ini saya memimpin rapat sangat emosi, sampai memukul meja,” terangnya.
Marwan ini menyampaikan permintaan maaf kepada semua pihak ikut didalam rapat tersebut, termasuk kepada pihak kementerian. Dia mengakui kekesalan atau kesalahan, dikarena tidak mampu mengendalikan emosi.
“Saya ini tidak ada maksud lain, selain hanya menyampaikan keluhannya dari masyarakat diterima dan disampaikan kepada kementerian. Dan yang sangat saya kecewakan, pemerintah yang kasih izin, kok pemerintah seperti tak berdaya dengan perusahaan ini,” tuturnya.
Kesempatan itu Politisi Gerindra inipun menyampaikan permintaan maaf pada masyarakat yang berkonflik ini dengan perusahaan. Karena hal diharapkan dari Kementerian tersebut tidak juga sesuai dengan permintaan masyarakat. **Rul