DERAKPOST.COM – Sejumlah dari BUMD di Provinsi Riau hingga sekarang dinilai masih belum maksimal dalam hal keberadaannya memberikan kontribusi PAD. Sehingga, hal itu menjadi sorotan Komisi III DPRD Riau.
Seperti halnya disampaikan Ketua Komisi III DPRD Riau Edi Basri, kepada wartawan. Ia mengatakan, diingatkan kepada BUMD di bawah Pemprov Riau untuk tidak hanya sekadar menjadi broker proyek dalam hal mengandalkan pendapatan dari fee.
“BUMD yang didirikan untuk meningkatkan PAD, bukanya sekadar tempat mencari gaji. Jikalau hal hanya bergantung pada fee, itu mencerminkan kurangnya inovasi dan visi untuk memajukan daerah,” tegas Edi Basri tersebut dengan hal ketegasannya.
Harusnya, kata Politisi Gerindra ini jangan hanya ketergantunganya pada hal seperti demikian. Dia menyebut, kalau selama ini, ketergantungan BUMD pada pendapatan fee itu menyebabkan minimnya kontribusi terhadap hal peraihannya PAD Riau.
Menurutnya, BUMD seharusnya berperan aktif sebagai penggerak ekonomi daerah, bukan hanya sekadar untuk institusi yang mencari gaji atau keuntungan instan tanpa usaha berarti. Karena, BUMD juga didirikan untuk jadi penghasil PAD signifikan.
Kesempatan itu, Edi Basri menyebut, untuk hal ini pihaknya merasa prihatin terhadap kinerja sejumlah BUMD yang dinilai kurang berkontribusi dan minim inovasi. Harusnya BUMD seharusnya berperan sebagai motor penggerak ekonomi pada daerah ini.
Edi Basri mengatakan, dalam waktu dekat Komisi III DPRD Riau akan segera lakukan inspeksi ke seluruh BUMD yang di bawah naungan Pemprov Riau. Langkah ini, sebut dia, bertujuan untuk mengevaluasi kinerja dan manajemen BUMD profesional.
“Kami ingin melihat hasil nyata dari halnya keberadaan BUMD. Jikalau hanya menjadi broker tanpa upaya konkret. Maka, sudah melenceng dari tujuan awal pembentukan keberadaan institusi tersebut. Dengan hal mengarah kebaikan,” tutup Edi Basri. (Dairul)