Ketum FKPMR Chaidir Desak PT PHR Supaya Berkantor Pusat di Riau
DERAKPOST.COM – Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau (FKPMR) juga menyetujui akan pernyataan Komisaris Utama (Komit) BUMN Pertamina Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang menyentil Pertamina Hulu Rokan (PHR) berkantor mewah di Jakarta dengan harga sewa Rp382 miliar. Seharusnya ini berkantor pusat di Riau, karena wilayah kerjanya 90 persen di Provinsi Riau.
Hal itu yang disampaikan Ketua Umum FKPMR Chaidir, MM, yakni sejak isu alih kelola Blok Rokan ini dari PT Chevron ke Pertamina yang menyerahkan operator kepada PT PHR anak perusahaan pihak Pertamina Hulu Energi, masyarakat Riau sudah menyuarakan itu dalam berbagai forum, agar perusahaan pengelola Blok Rokan berkantor di Riau.
“Kita tahu PT PHR itu wilayah kerjanya se- Sumatera. Tetapi dari data, ada 90% dari volume pekerjaanya berada di Blok Rokan, yakni Provinsi Riau yang ladang minyak terbesar di Indonesia dan serta produksinya mencapai sekitar 26% dari produksi minyak nasional. Amat sangat wajar kalau PT PHR berkantor pusat di Riau,” ungkapnya Chaidir.
Mantan Ketua DPRD Riau ini menyebut, tetapi kenyataannya suara masyarakat Provinsi Riau dianggap angin lalu pihak Pertamina. Bahkan sekarang terungkap, PT PHR juga menyewa kantor mewah di Jakarta seharga Rp 382 Milyar. Uangnya pasti ada disisihkan dari hasil penjualan minyak Blok Rokan. Harusnya kantor PT PHR itu di Provinsi Riau.
“Jadi jikalau itu Dana Bagi Hasil (DBH) yang menjadi bagian daerah penghasil jumlahnya sedikit, dan pastilah karena dipotong pajak, ini-itu, termasuk sewa kantor, betul-betul tak habis pikir saya dimana akan akal budi mereka ? Maka saya harap ini menjadi perhatian pihak Pemprov Riau menyikapi supaya nanti ini terlaksana,” ujarnya.
Diketahui, dalam pertemuan kebetulan dengan pimpinan PT PHR, ujarnya, saat takziah di Rokan waktu lalu, saat wafat orangtua Bupati Siak, Alfedri itu dirinya mencoba pancing bahwa FKPMR ingin berdialog dengan pihak Dirut yang baru berkaitan target akan kinerja PT PHR ke depan. Karena dialog serupa itu pernah dilakukan dengan Dirut PT PHR, Jaffee Arizon Suardin.
Chaidir mengatakan, sekarang ini susah karena Dirut berkantor di Jakarta untuk mengendalikan wilayah kerja Sumatera. Sehingga hal ini, jikalau mau berdialog, nanti akan diwakili oleh manager yang bertugas di Blok Rokan. Artinya, dalam hal ini demikian elitisnya dan birokratis Dirut PT PHR sekarang. Mestinya ini tak seperti demikian.
Disebutkan Chaidir, bahwa Dirut Chalid Said Salim jadi pengganti Jaffee Arizon Suardin berkantor di Jakarta dan hanya sekali-sekali saja ke Riau. Padahal yang diketahui di lapangan itu banyak sekali masalah harus diselesaikan. Oleh sebab itu, FKPMR berharap Presiden RI Jokowi dan Pertamina merespon memindahkan kantor pusat PT PHR ke Riau. **Rul