LAM Riau Himbau Warga untuk Tidak Mudik Lebaran
MP, PEKANBARU – Meningkat tajamnya kasus virus Corona (Covid-19) di Bumi Lancang Kuning, membuat pihak Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau prihatin.
Ketua Umum Majelis Kerapatan Adat (MKA) LAM Riau Datuk Seri H Alazhar menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat untuk kompak mematuhi dan mendukung program Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau terkait larangan mudik Lebaran atau pulang kampung untuk merayakan Idul Fitri 1442 Hijriah ini.
Datuk Seri Al Azhar menambahkan, data dari Gugus Satgas Covid-19 Riau menunjukan peningkatan kasus terpapar Corona selama sepuluh hari terakhir.Angka kematian (fatality rate) akibat virus itu di Riau meningkat cukup tajam.
Ruang-ruang perawatan ICU untuk pasien Covid-19 di rumah sakit rumah sakit Pekanbaru dikabarkan juga sudah penuh.
Terakhir dikabarkan bahwa Satgas sedang menguji sampel dari salah satu pasien di Pekanbaru untuk mengetahui apakah varian baru Covid-19 yang lebih menular dan ganas sudah masuk ke Riau.
“Sudah sepatutnya, semua pihak meningkatkan ikhtiar mengatasi keadaan yang sangat memprihatinkan ini,” tutur Datuk Seri Alazhar seraya mengingatkan agar warga lebih disiplin menerapkan Protokol Kesehatan.
Berkaitan dengan disiplin warga yang sering dituding sebagai sebab utama peningkatan jumlah penularan, Datuk Alazhar tidak membantahnya.
Bahkan dari pengamatan di lapangan, bagaimana begitu longgarnya penerapan Protokol Kesehatan (Prokes) dalam kegiatan-kegiatan seperti berbuka bersama yang dilakukan masyarakat di hotel-hotel, rumah-rumah makan, restoran, dan kafe-kafe di Kota Pekanbaru.
Aturan mengenai jarak dan menghindari kerumunan hampir semuanya diabaikan, dan jarang ada petugas tempat-tempat usaha itu yang mengingatkan pelanggannya.
“Disiplin itu persoalan klasik masyarakat kita. Lagipula, tekanan kejiwaan akibat sudah lebih setahun dikurung karena wabah,, niscaya menimbulkan kebosanan sosial yang teruk,” tuturnya.
Tapi pemerintah dan aparaturnya, imbuh Datuk Alazhar, tak boleh bosan, dan masyarakat perlu mendukung langkah-langkah nyata pemerintah untuk mengatasinya, baik persuasif maupun represif. * (Marden)