Mantapkan Langkah Antisipasi TPPO di Perbatasan Laut, Ini Dilakukan Provinsi Riau
DERAKPOST.COM – Asisten I Setdaprov Riau, Masrul Kasmy saat Rakor Lintas Sektoral Penanganan dan Pencegahan TPPO PMI, di Lintas Perbatasan Laut.
Dalam hal ini, dia mengatakan, Provinsi Riau, sebagai daerah perbatasan laut, tentunya mempertegas perannya dalam memerangi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), khususnya terkait Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Asisten I Setdaprov Riau, Masrul Kasmy menegaskan komitmen ini dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektoral Penanganan dan Pencegahan TPPO PMI di Lintas Perbatasan Laut.
Masrul Kasmy menyampaikan kekhawatiran terkait lonjakan kasus TPPO yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dan mencerminkan perbudakan modern.
“Kasus TPPO meningkat tidak hanya di riau, tetapi juga di seluruh indonesia. BP2MI telah menetapkan upaya pemberantasan sindikat penempatan pekerja migran ilegal,” ujarnya dilansir mcr, Senin (4/12/2023).
Dengan keberadaan pelabuhan tak resmi di sejumlah wilayah Riau, Masrul mengakui kesulitan dalam mengatasi TPPO. Katanya, banyak pelabuhan tak resmi membuat TPPO sulit diatasi, terutama di daerah pesisir.
Provinsi Riau berupaya membangun kolaborasi dengan pemangku kepentingan dan stakeholder.
Masrul menekankan pentingnya dukungan dan pengendalian situasi oleh Pemerintah Provinsi dan pemerintahan daerah. Dia juga mengingatkan masyarakat untuk tidak terjebak bujuk rayu para pelaku TPPO.
“Pemprov riau bersama pemerintahan daerah bekerjasama untuk memberi dukungan dan mengendalikan situasi. Semua langkah ini sangat penting untuk menjembatani dan mengawasi masyarakat kita,” tambahnya.
Rapat Koordinasi selama dua hari diharapkan memberikan manfaat besar, khususnya terkait perlindungan pekerja migran. Semoga katanya, forum ini mencapai tujuan dan hasil sesuai harapan,” tutup Masrul. **Rul