Meski Mendekam Dipenjara untuk Tujuh Bulan, Anggota DPRD Solo Masih Terima Gaji
DERAKPOST.COM – Setelah jadi tersangka dalam kasus korupsi dana hibah National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) Jawa Barat. Kevin Fabiano, anggota DPRD Solo dari PDIP ini, masih tetap terima gaji, meskipun mendekam di Rutan Kebonwaru, Kota Bandung, selama tujuh bulan.
Terkait ini, dikonfrmasi kepada Sekretaris Dewan (Sekwan) Solo, Kinkin Sultanul. Ia membenarkan bahwasa selama ini, Kevin Fabiono masih menerima gajinya sebagai anggota DPRD Solo. Masalah gaji diterima full atau tidak, hal itu hingga saat sekarang dirinya tidak mengetahui pasti.
“Iya, masih terima gaji. Tapi full atau tidak saya nggak tahu,” katanya saat dihubungi. Dikutip dari detik. Menurut Kinkin, sesuai aturan Kevin masih berhak menerima gaji hingga adanya putusan inkrah pengadilan di Jawa Barat dalam kasus ini. Hingga saat sekarang belum ada putusan.
Di kesempatan itu dia mengatakan, sesuai aturannya, dan mekanisme harus ada dua ketika itu. Inkrah itu, sudah otomatis yang bersangkutan dianggap salah. Tetapi, jika belum ada inkrah posisi hukum, itu artinya dianggap belum. Belum diputuskan belum dianggap salah asas hukum.
Yang kedua, gaji Kevin Fabiano bisa tidak diberikan apabila posisinya itu digantikan oleh anggota lain atau partai melakukanya Penggantian Antar Waktu (PAW). Tapi hal ini juga merupakan kewenangan penuh di partai bersangkutan Atau dilakukan PAW. Tetapi saat ini masih nunggu.
Ditanya besaran gaji yang diterima Kevin, Kinkin mengaku tidak tahu. Yang jelas itu selama ditahan, Kevin itu tidak menerima tunjangan. “Besarannya, aku nggak hafal. Nggak hafal yang diberikan itu. Aku belum lihat kriteria apa. Jika menyangkut kinerja tidak dibayarkan,” ungkapnya.
Sementara itu dilihat dari Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 3 tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 tahun 2017 Tentang hal Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Surakarta, besaran representasi atau gaji anggota Dewan sebesar Rp 1.575.000.
Selain besaran representasi, penghasilan pimpinan dan anggota DPRD Solo terdiri atas tunjangan keluarga, tunjangan beras, uang paket, tunjangan Jabatan, tunjangan alat kelengkapan, tunjangan alat kelengkapan lain, TKI, dan tunjangan reses.
“Iya dapat gaji pokok, dengan apa berikutnya, hak apa saja saya nggak hafal,” ujarnya.
Dikutip dari Sistem Informasi Penelusuran di Pengadilan Negeri Bandung, Kevin Fabiano telah menjalani sidang perdana pada Maret lalu. Dia didakwa melakukan korupsi senilai Rp 5 miliar.
Sebelumnya, Sekretaris PDIP Solo, Teguh Prakosa, mengatakan telah mengirim surat untuk PAW Kevin. Namun sampai saat ini belum disetujui oleh DPP PDIP. Teguh menyebut, surat tersebut tinggal menunggu tanda tangan dari Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP, Komarudin Watubun.
“Surat sudah sampai ke DPP PDIP, tinggal menunggu tanda tangan. Kalau kemarin surat ke Pak Watubun Ketua Bidang Kehormatan sama pak Ketua Fraksi PDIP, Utut Adianto tanda tangan, tapi Pak Watubun belum,” kata Teguh ditemui di Rumah Dinas Ketua DPRD Solo, Karangasem, Laweyan, Solo, Selasa (8/4).
Diketahui kasus ini terjadi pada periode 2021-2023. Kasipenkum Kejati Jabar, Nur Sri Cahyawijaya menjelaskan kasus korupsi ini ini terjadi saat Kevin masih berstatus sebagai pelatih atletik di NPCI Jabar. Kevin dijebloskan ke Rutan Kebonwaru, Kota Bandung pada Kamis (10/10/2024) kemarin.
“Setelah dilakukan pemeriksaan selama kurang lebih 8 jam, KF selaku pelatih atletik di NPCI Provinsi Jawa Barat tahun 2021 sampai dengan 2023 ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan rutan di Rutan Kebon Waru selama 20 hari ke depan,” katanya, Jumat (11/10/2024).
Selain Kevin, Kejati Jabar turut menetapkan tersangka kepada seseorang berinisial CPA. Dalam kasus ini, CPA menjabat sebagai Bendahara NPCI Jabar dan kini statusnya adalah tahanan kota.
Cahya menjelaskan bahwa modus yang dilakukan Kevin dan CPA yaitu berupa mark up, LPJ fiktif hingga pemotongan anggaran dari dana hibah NPCI Jabar 2021-2023 dengan total mencapai Rp 122 miliar. Akibat perbuatannya kerugian keuangan negara mencapai Rp 5 miliar. (Dairul)