MP, PEKANBARU- Gubernur Riau Syamsuar, menyoroti 10 permasalahan Riau pada pidato perdananya di rapat paripurna DPRD Riau, Senin (11/03/2019).
Dihadiri seluruh anggota dewan, pimpinan DPRD, organisasi perangkat daerah (OPD) dan tamu undangan, rapat ini dipimpin oleh Ketua DPRD Riau, Septina Primawati.
Dalam kata sambutannya, pimpinan sidang yang merupakan Ketua DPRD Provinsi Riau, Septina Primawati mengucapkan selamat kepada Syamsuar. Ia pun berharap adanya sinergitas antara pemerintah dan dewan.
“Kami atas nama pimpinan mengucapkan selamat bertugas. Semoga saudara bisa amanah dan bekerja sama dengan DPRD Provinsi Riau untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Septina di ruang sidang paripurna.
Sementara itu, Syamsuar menyampaikan bahwa periode kepemimpinannya 2019-2024 ini merupakan periode keempat atau periode terakhir dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau 2005-2025.
Sehubungan dengan hal tersebut, untuk keberlangsungan dan keberlanjutan pembangunan di Provinsi Riau.
“Pada periode ini kami akan tetap melanjutkan dan meningkatkan program-program pembangunan pro masyarakat yang telah dirintis oleh pendahulu kami, dan kami akan terus melakukan pembenahan dan penyelesaiaan,” ujarnya.
“Saya bersama Wakil Gubernur Bapak Edy Natar Nasution untuk terlebih dahulu menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh masyarakat Riau yang memberikan kepercayaannya kepada kami untuk mengemban amanah meneruskan estafet kepemimpinan di negeri Melayu ini dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan Riau 5 tahun kedepan 2019 sampai dengan 2024,” sambungnya lagi.
Namun pihaknya percaya, permasalahan ini bisa kita selesaikan dengan dukungan dan kerjasama dari seluruh masyarakat Riau dan para pemangku kepentingan pembangunan terutama dari Para Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Riau.
Sehubungan dengan hal tersebut, untuk keberlangsungan dan keberlanjutan pembangunan di Provinsi Riau, pada periode ini pihaknya akan tetap melanjutkan dan meningkatkan program-program pembangunan pro masyarakat yang telah dirintis oleh pendahulu kami, dan kami akan terus melakukan pembenahan dan penyelesaiaan.
Adapun beberapa permasalahan pembangunan Provinsi Riau yang dihadapi saat ini, antara lain masih terdapatnya kesenjangan kualitas Sumber Daya Manusia antkabupaten/kota di Provinsi Riau yang diukur dari capaian IPM Kabupaten/Kota.
“Terdapat 7 Kabupaten/Kota IPMnya berada dibawah rata-rata Provinsi (71,79) yaitu Kabupaten Pelalawan, Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Indragiri Hilir dan Kabupaten Kepulauan Meranti,”imbuhnya.
Rendahnya IPM kabupaten/kota, disebabkan oleh capaian komponen pembentuk IPM, seperti angka harapan hidup, dimana 11 kabupaten/kota berada dibawah rata-rata provinsi (70,79 tahun) dan rata-rata lama sekolah terdapatkabupaten/kota berada dibawah rata-rata provinsi (8,76 tahun).
“Lama sekolah terdapat kabupaten/kota dibawah rata-rata provinsi (13,03 tahun) dan pengeluaran perkapita terdapatkabupaten/kota di bawah capaian rata-rata provinsi (Rp10.677.000),” paparnya.
Masih rendahnya kualitas infrastruktur dasar bagi masyarakat yakni jalan dan jembatan. Pada tahun 2017, panjang jalan provinsi 2.799 km, dengan kondisi rusak sedang sampai rusak berat mencapai 55,18%, jenis konstruksi perkerasan jalan sub standar (kerikil, tanah atau belum tembus) sebesar 34,58%. Indeks aksesibiltas rata-rata tingkat provinsi 0,49, dengan kategori rendah.
“Indeks aksesibiltas rata-rata kabupaten/kota sangat rendah sampai rendah kecuali di Kota Pekanbaru yang tinggi dan Dumai kategori sedang. Hal ini belum sesuai dengan parameter kinerja Standar Pelayanan Minimum (SPM) untuk indeks aksesibiltas provinsi Riau. Oleh karena itu perlu penambahan panjang jalan sesuai dengan kebutuhan terutama mendukung program,” paparnya.
Prioritas dan pengembangan potensi wilayah, seperti ruas jalan yang konektivitas ke destinasi wisata, kawasan strategis nasional dan provinsi, kawasan pesisir dan perbatasan, kawasan sumber bahan baku industri, membuka keterisoliran serta tematik lainnya.
“Terbatasnya akses air bersih dan air minum yang berasal dari air leding/perpipaan. Kebutuhan air bersih rumah tangga dengan memanfaatkan air sumur (37,20%) dan jasa air isi ulang dan air kemasan (36,16%). Dan terdapat 23,45% rumah tangga yang bergantung pada ketersediaan air hujan,” imbuhnya.
Air limbah dan sampah belum terkelola dengan baik, sementara tingkat pertumbuhan penduduk dan industri relatif cukup tinggi, aktivitas tersebut dipastikan menghasilkan air
limbah dan sampah, baik skala rumah tangga maupun industri.
“Air limbah dan sampah tersebut jika tidak terkelola dengan baik akan mengancam upaya penyehatan lingkungan khususnya terhadap kualitas air permukaan dan air sungai yang notabene sebagai sumber air baku untuk berbagai keperluan rumah tangga,” tuturnya.
Pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau periode 2011-2017 mengalami penurunan. Tahun 2011 sebesar 5,57% turun menjadi 2,71% pada tahun 2017. Terjadinya pergeseran struktur perekonomian Riau dari tahun 2012 ke tahun 2017 dari pertambangan dan penggalian ke sektor industri pengolahan. Pergeseran ini disebabkan oleh penurunan harga komoditas migas sehingga minat investasi pada sektor migas mengalami penurunan.
“Walaupun nilai PDRB harga konstan Provinsi Riau menempati nomor 6 secara nasional, namun tingkat pertumbuhannya berada pada posisi terbawah yaitu nomor 33 dari 34 provinsi di Indonesia dan oleh karena itu hal ini akan menjadi perhatian serius bagi kami dalam peningkatan ekonomi Riau,” tambahnya.
Tingkat kemiskinan Provinsi Riau masih di atas 5% yaitu 7,41% atau 514.620 jiwa penduduk Riau berada di bawah garis kemiskinan, dan jumlah persentase miskin tinggi terdapat pada sub sektor perkebunaKabupaten/Kotkota yang berada di atas tingkat kemiskinan provinsi terdapat pada Kabupaten Kepulauan Meranti (28,99%), Rokan Hulu (10,91%), Pelalawan (10,25%), Kuantan Singingi (9,97%), Kampar (8,02%) dan Kabupaten Rokan Hilir (7,88%).
“Untuk mewujudkan ini semua, dibutuhkan kerja keras yang diiringi dengan doa dan optimisme yang tinggi serta dukungan limpinan dan anggota DPRD Provinsi Riau, seluruh elemen masyarakat Riau dan media, sehingga apa yang kita rencanakan dan pembangunan daerah Riau nantinya dapat terwujud untuk kesejahteraan masyarakat dan mendapat ridho Allah SWT,” (ADV)
