PKS: Rakyat Lebih Butuh Bantuan Ekonomi, daripada Ibukota Baru

JAKARTA, Derakpost.com- Pemerintah seolah lebih mementingkanya agenda pemindahan ibukota negara ke Provinsi Kalimantan Timur, dari mengutamakan pemulihan ekonomi rakyatnya.

Hal itu disampaikan Jurubicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid, kepada wartawan. Dikatakanya bahwa rakyat kondisinya perekonomian babak belur ini akibat pandemi Covid-19 lebih membutuhkan bantuan dari pihak pemerintah untuk segera bangkit.

“Ini kebijakan yang salah prioritas dan sudah menabrak rasionalitas publik. Pemerintah tega sekali mengorbankan agenda prioritas pemulihan ekonomi masyarakat demi pindah ibukota,” ujar Kholid dalam keterangannya.

Ia mengatakan, pemerintah seharusnya mealokasikan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk melindungi serta memulihkan ekonomi masyarakat yang akibat terdampaknya pandemi Covid-19 bukan itu untuk membiayai megaproyek ibukota baru.

Diatur itu UU 2/2020 Pasal 11 bahwa penggunaan dana PEN hanya ditujukan penyelamatan perekonomian nasional, perlindungan dan peningkatan kegiatan ekonomi usaha masyarakat, dan dapat menjaga stabilitas sistem keuangan dan perekonomian nasional.

Sedangkan mega proyek pemindahan Ibu Kota Baru tersebut tidak ada masuk dalam kriteria penerima PEN. “Maka itu Pemerintah justru tidak patuh terhadap norma hukum yang mereka buat sendiri dalam Perppu yang mereka terbitkan di tahun 2020,” urainya.

Kholid juga mengingatkan ke Presiden Joko Widodo menepati janjinya supaya proyek IKN itu tidak membebani APBN. Kan sebutnya, sudah ada janji presiden bahwasa IKN tidak akan bebani APBN. Faktanya, sekarang justru sebaliknya. Skema pembiayaan separuh lebih akan ditanggung oleh pajak rakyat dan utang melalui mekanisme APBN. **Rul