DERAKPOST.COM – Sampai dengan tanggal 30 April 2023, belanja negara yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Provinsi Riau tercapai sebesar Rp8,17 triliun atau sebesar 26,6 persen dari pagu yaitu tumbuh 2,91 persen secara tahunan.
Hal ini disampaikan Plt Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau Burhani AS, Senin (29/6/2023). Dikatakannya, realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 2,15 triliun atau mencapai 26,38 persen dari pagu atau tumbuh 11,78 persen secara tahunan.
“Realisasi Transfer Ke Daerah sebesar Rp 6,01 triliun atau 26,67 persen dari pagu atau tumbuh tipis 0,07 persen secara tahunan,” ujar Burhani, Senin (29/5/2023).
Dikatakan, faktor utama pertumbuhan Belanja Pemerintah Pusat berasal dari kenaikan realisasi Belanja K/L sebesar Rp 227,13 miliar yang disumbang oleh pertumbuhan belanja barang sebesar 43,12 persen, belanja bantuan sosial sebesar 21,04 persen, dan belanja pegawai sebesar 0,79 persen.
Belanja pemerintah direalisasikan untuk beberapa bidang yang bermanfaat langsung kepada masyarakat Riau antara lain bidang kesehatan untuk target 6.306 orang pelayanan kesehatan haji, 3.200 orang pelayanan kesehatan di pelabuhan, bandara atau lintas batas, pengawasan dan pengendalian produk 2.500 sampel obat BPOM, fasilitasi dan pembinaan keluarga anak usia 0-2 tahun sebanyak 89.512 keluarga.
“Bidang ketahanan pangan untuk target pembangunan irigasi 13 km, pemeliharaan irigasi 723 km dan pemeliharaan bendungan 13 unit. Pada Dinas Pertanian untuk pengembangan kawasan kopi 200 hektar, karet 100 ha, kelapa 1.200 ha, sagu 100 ha dan 1.925 ha kawasan lainya. Selain itu untuk pelayanan kesehatan hewan pada 342.698 layanan,” lanjutnya.
Sedangkan bidang perlindungan sosial untuk program pelayanan publik sebanyak 165 orang rentan,660 lansia, 1.160 disabilitas, 153 anak-anak, dan 165 orang korban bencana asistensi rehabilitasi sosial. Bantuan peralatan aksesibilitas penyandang disabilitas senilai Rp 1,1 Miliar.
Bidang Pendidikan untuk 245 lembaga penerima Bantuan Operasional Pendidikan (BOP), BOS untuk 7.434 siswa MI, 18.009 siswa MTs, 10.486 siswa MA, PIP untuk 445 siswa.
“Infrastruktur untuk preservasi dan peningkatan kapasitas jalan nasional sepanjang 999 km, jembatan sepanjang 7.558 m, pembangunan irigasi 13 km, pemeliharaan irigasi 723 km, pemeliharaan bendungan sebanyak 13 unit, pembangunan pendukung SPAM, Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya untuk 2.871 penerima,” ungkapnya.
Penyaluran TKD sampai dengan 30 April 2023 secara nominal mengalami pertumbuhan sebesar 0,07 persen, tersalur sebesar Rp 6,01 T atau 26,67 persen, capaian ini lebih tinggi dibandingkan TA 2022 sebesar Rp 6 T atau 23,67 persen.
Rincian TKD antara lain Dana Bagi Hasil sebesar Rp 1,45 T naik 18,71 persen, Penyaluran DBH lebih tinggi terutama dari tingginya realisasi pada DBH PBB dan SDA minyak bumi,gas bumi dan mineral, batubara.
Dana Alokasi Umum sebesar Rp 2,77 T turun 18,28%, Penyaluran DAU lebih rendah dikarenakan adanya Pengelompokan DAU menjadi banyak jenis specific grant menyebabkan realisasi DAU disalurkan per kategori dan nilai setiap penyaluran semakin kecil.
DAK Fisik sebesar Rp 13,36 M (sampai bulan April 2023 baru salur di Kabupaten Kepulauan Meranti), Pemda sebagian besar masih proses kontrak, review APIP, dan beberapa kendala seperti juknis terlambat dan penundaan dari Kementerian.
DAK Non Fisik sebesar Rp 1,31 T naik sebesar 35,81 peren, Penyaluran DAK Non Fisik lebih tinggi disebabkan banyaknya penyaluran pada TPG Guru ASN Daerah, BOS, BOK dan Ketahanan Pangan dan Pertanian.
Dana Insentif Fiskal sebesar Rp 5,19 M pada Kab. Siak dan Dana Desa sebesar Rp 458,75 M naik sebesar 8,21 persen, Penyaluran Dana Desa lebih tinggi dengan telah salur ke 1.443 atau 90,7 persen desa tahap I dan 153 desa tahap II. BLT TW I ke 1.441 desa, BLT TW II ke 316 desa.
“TKD secara total realisasi terbesar untuk Provinsi Riau sebesar Rp 918,97 M dan realisasi terkecil Kepulauan Meranti sebanyak Rp 230,11 M. DAU Realisasi terbesar Provinsi Riau sebesar Rp 359,75 M dan Realisasi terkecil Kabupaten Bengkalis sebesar Rp 76,81 M,” rincinya.
DBH Realisasi terbesar di Kabupaten Bengkalis sebesar Rp 418,18 M dan Realisasi terkecil Kabupaten Kuansing senilai Rp 21,07 M.
“Dana Desa Realisasi terbesar Kabupaten Kampar sebesar Rp 81,72 M dan realisasi terkecil Kabupaten Rokan Hilir sebesar Rp 6,17 M. DAK Non Fisik Realisasi terbesar Provinsi Riau sebesar Rp 310,09 M dan Realisasi terkecil Kabupaten Kepulauan Meranti sebesar Rp 39,20 M,” pungkasnya. **Rul