Sekda Pekanbaru Pastikan Kepala UPT Perparkiran Dishub Pekanbaru Radinal Munandar Dievaluasi
DERAKPOST.COM – Sikap tidak peduli yang ditujukan Kepala UPT Perparkiran Dishub Pekanbaru Radinal Munandar ini menjadi penilaian Sekda Indra Pomi. Hal itu akan dilakukan evaluasi nantinya.
Polemik penerapan Peraturan Walikota (Perwako) Parkir terus bergulir. Bahkan, Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru sudah membentuk tim evaluasi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) termasuk untuk UPT Perparkiran Dinas Perhubungan (Dishub) yang dinilai banyak kejanggalan.
Selain besaran pungutan dan tidak jelasnya rincian titik parkir resmi yang pungut oleh pihak ketiga, kini kritik keras menjurus kepada Kepala UPT Parkir, Radinal Munandar yang ditengarai menerima insentif cukup besar setiap bulannya. Bahkan informasinya lebih besar dari Kepala OPD. Di sisi lain, Radinal juga disebut menerima Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
Dari data yang dihimpun tahun 2022 lalu, UPT Parkir Pekanbaru menerima lebih Rp3 miliar insentif. Dana sebesar itu diperuntukkan kepada Kepala UPT Parkir dan sejumlah ASN serta Tenaga Harian Lepas (THL).
Dalam Perwako tersebut memang diatur terkait besaran insentif yang diterima pegawai sebagai pemungut retribusi. Namun, pemberian insentif yang tertuang dalam Perwako itu diberikan kepada OPD ataupun BLUD yang melakukan kegiatan pelayanan umum secara langsung atau melakukan pungutan langsung. Sementara pungutan parkir di Pekanbaru saat ini justru dilakukan oleh pihak ketiga yakni PT Yabisa Sukses Mandiri.
Akibatnya, tim evaluasi yang dibentuk Pemko Pekanbaru sudah memanggil pihak Dishub untuk dilakukan klarifikasi dan evaluasi kinerja. Namun hal itu tidak diindahkan oleh pihak Dishub.
“Sudah dipanggil untuk menghadiri rapat baik Kepala Dinas maupun Kepala UPT Perparkiran dan dimintai data yang diperlukan, namun keduanya tak pernah mau datang,” ungkap salah seorang tim evaluasi yang meminta identitasnya tidak sebutkan kepada wartawan.
Terkait hal tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pekanbaru Indra Pomi Nasution mengatakan pihaknya sudah menyampaikan kepada Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pekanbaru untuk melakukan evaluasi.
“Kemarin kami sudah sampaikan ke Pak Kadis Perhubungan supaya dilakukan evaluasi terhadap BLUD parkir,” ujar Sekda Indra Pomi menjawab wartawan.
Tak hanya BLUD Parkir, Sekda juga sudah menyampaikan kepada asisten II untuk dilakukan evaluasi terhadap seluruh BLUD yang ada di Pekanbaru.
“Kita tunggu hasilnya ya. Kalau soal insentif yang besar itu ya kita tunggu hasil evaluasinya. Apakah memang angkanya itu besar atau kita nggak tahu rinciannya didalamnya,” jelasnya.
Dikatakan Sekda, hingga saat ini memang belum ada laporan hasil auditnya. Pemanggilan ujarnya, memang baru disampaikan untuk segera dilakukan, tapi belum ada laporan hasil auditnya.
Sementara itu, Asisten II Setdako Pekanbaru Ingot Ahmad Hutasuhut mengatakan saat ini memang sedang dilakukan evaluasi dan tahapannya sedang berjalan. Mudah-mudahan bisa segera diselesaikan nanti akan laporkan ke Pj Walikota.
“Yang kita evaluasi itu ada 23 BLUD. 21 Puskesmas, satu rumah sakit madani dan BLUD Parkir,” ujar Ingot Ahmad Hutasuhut.
Ia mengatakan untuk evaluasi BLUD ini memang baru dilakukan tahun ini, karena mereka (BLUD) inikan memang baru dua tahunan ini, tapi tentu itu perlu dilakukan evaluasi terkait dengan efektivitas dan efisiensi nya.
“Nanti kan itu ada indikatornya seperti anggaran yang digunakan, kemudian frekuensi ataupun kualitas layanan kepada masyarakat. BLUD ini kan sifatnya pelayanan, layanan umum kan,” jelasnya.
Nanti hasilnya bisa saja beberapa BLUD bisa digabung atau diberikan rekomendasi supaya kemampuan layanannya lebih baik dan jangkauannya bisa lebih luas. “Bersamaan dengan itu kita berharap dari sisi pembiayaan juga lebih efisien,” pungkasnya. **Fer/Rul