PEKANBARU, Derakpost com- Gubernur Riau Syamsuar menyikapi hal kebijakan Pemerintah Pusat itu melarang ekspor Crude Palm Oil (CPO) ini menyebabkan turunnya harga penjualan Tandan Buah Segar (TBS) di tingkat petani sawit.
Berdasarkan pemantauan langsung di lapangan dan juga laporan pemerintah kabupaten/kota, ditemukan fakta kalau tangki timbun pada perusahaan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) maupun di tangki penampungan akhir, diperkirakan hanya mampu menampung CPO untuk dua minggu ke depan.
Akibatnya, perusahaan PKS ada tidak mampu lagi membeli TBS dengan harga yang bersaing. Bahkan sebagian PKS mengancam tidak lagi menampung TBS dari petani jika keran ekspor tidak dibuka.
“Inilah kondisi yang kita temukan di lapangan. Di satu sisi, kita menuntut perusahaan PKS membeli dengan harga yang sesuai aturan, tapi di sisi lain, suplainya sudah berlebih-lebih. Akhirnya harga jatuh,” ungkap Gubernur Riau (Gubri), Syamsuar.
Gubri mengatakan, kondisi merugikan masyarakat ini tentu sangat mengusik dirinya selaku orang nomor satu di Bumi Lancang Kuning. Oleh sebab itu mantan Bupati Siak dua periode ini akan segara melaporkan persoalan tersebut kepada Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi).
“Saya selaku Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat ini, di daerah akan melaporkan segera kondisi ini kepada Bapak Presiden,” ungkapnya.
Untuk itu, Gubri berharap ada solusi terbaik, khususnya bagi petani sawit. Karena Provinsi Riau adalah provinsi dengan perkebunan sawit terluas di Indonesia.
“Dengan kondisi yang seperti ini, tentu yang banyak dirugikan adalah masyarakat Riau, karena kebun sawit terluas ada di Riau,” ujarnya.
Selain akan melapor kepada Presiden Jokowi dan menteri-menteri terkait, Gubri dalam beberapa hari ke depan juga akan mengumpulkan perusahaan-perusahaan kelapa sawit, termasuk organisasi-organisasi terkait kelapa sawit untuk duduk bersama mencari solusi terbaik.
“Saya mau kumpulkan semua, agar ada jalan keluar yang tentu menguntungkan semua pihak,” beber Gubri.Ā Jika tak ada aral melintang, Gubri akan menggelar pertemuan dengan perusahaan dan organisasi sawit itu, Selasa (17/5/2022) pekan depan. **Rul