Soal Penundaan Pemilu 2024, Jangan Percaya Big Data Luhut Jika Tak Berani Dibuka
JAKARTA, Derakpost.com- Mencuatnya kabar dan statment dari Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan yang menyebut 110 juta orang di media sosial itu setuju Pemilu 2024 ditunda. Hal itu, malah jadi bumerang kritikan pada Luhut Binsar ini, dari berbagai pihak.
Salah satunya, kali ini kritik disampaikan Pendiri Drone Emprit dan Media Karnels Indonesia, Ismail Fahmi meminta publik untuk tidak mudah percaya itu terhadap pihak yang mengklaim memiliki big data namun enggan transparan.
Dia bicara demikian merespons pernyataan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan yang menyebut 110 juta orang di media sosial setuju Pemilu 2024 ditunda.
“Ketika ada yang klaim big data, tapi tanpa buka metodologinya, itu jangan langsung dipercaya. Jadi harus terbuka metodologinya, supaya peneliti lain bisa replikasi ulang klaimnya,” kata Ismail dalam sebuah diskusi di Twitter, Senin (21/3/2022).
Ismail juga menyatakan bahwa klaim big data Luhut merupakan hal yang mustahil. Pasalnya, dari data yang dihimpun Ismail, perbincangan mengenai penundaan Pemilu di media sosial Twitter saja tidak sampai 1 juta pengguna.
“Orang bicara tentang topik yang menurut saya elitis, ini high level. Bicara soal pemilu, soal penundaan pemilu itu kan hubungannya dengan konstitusi. Masyarakat umum biasanya tidak tertarik,” ucap dia dilansir suara.com.
Menurut Ismail, seharusnya itu Luhut terbuka dengan metodologi dalam hal pengumpulan big data menyatakan 110 juta pengguna media sosial mendukung penundaan Pemilu 2024. “Karena kalau kita bicara big data di media sosial itu gampang direplikasi ulang,” kata Ismail.
Dalam acara diskusi yang sama, Dosen UIN Malang, Syahril Siddik mengatakan bahwa isu penundaan Pemilu 2024 berpotensi menciptakan polarisasi di masyarakat.
Saat ini, kata dia, polarisasi warisan Pilpres 2024 lalu masih membekas. Apabila Pemilu 2024 benar-benar ditunda, maka polarisasi yang pro dan kontra terhadap Presiden Jokowi berpotensi semakin tajam.
“Di grass root sangat runcing. Jadi menurut saya, demi kesehatan proses demokrasi di Indonesia itu, pemilu tetap harus diadakan,” kata Syahril.
Sebelumnya, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim tak sedikit warga yang mendukung Pemilu 2024 ditunda. Alasannya, tidak rela uang ratusan triliun dipakai untuk Pemilu ketika pemulihan ekonomi pascapandemi masih berjalan.
Dia mengaku telah mendapat aspirasi warga berdasarkan big data yang merekam aktivitas di media sosial. Luhut mengklaim data diambil dari 110 juta orang di media sosial. Akan tetapi, dia enggan membukanya kepada publik. **Rul