JAKARTA, Derakpost.com- Hingga kini, pro kontra usulan penundaanya Pemilu 2014, masih berkepanjangan. Akhirnya, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, La Nyalla Mattalitti, buka suara soal usulan disampaikan tiga petinggi partai politik.
La Nyalla, kepada wartawan, meminta semua pihak tidak menjalankan negara secara ugal-ugalan dengan melanggar Undang-undang Dasar (UUD) 1945. Dia mengajak semua pihak berpikir sebagai seorang negarawan.
“Sudahlah, kita tidak boleh menjalankan negara ini dengan suka-suka, apalagi itu ugal-ugalan dengan langkah melanggar konstitusi, atau mencari celahnya untuk mengakali konstitusi,” ungkap La Nyalla yang ditulis cnnindonesia.
Menurutnya, usulan penundaan Pemilu 2024 dengan alasanya situasi pandemi Covid-19 dan serta kesulitan anggaran memang belum direspon masyarakat lapis bawah. Namun, hal itu tak lantas mengartikan rakyat ini sebagai pemilik kedaulatan dan pemilik negara, setuju dengan usulan tersebut.
La Nyalla mengingatkan, revolusi sosial bisa pecah bila akan kesabaranya rakyat didalam melihat tingkah elite yang telah kelewatan. “Sekarang ini mungkin rakyat masih diam, masih punya kesabaran hal melihat tingkah pola elit politik. Tapi jika sudah kelewatan, pecah revolusi sosial,” kata La Nyalla.
Dia melanjutkan, bahwasa satu-satunya sarana bagi rakyat itu untuk melakukan evaluasi atas perjalanan bangsa hanya melalui pemilu yang digelar setiap lima tahunan. Lebih lanjut, disebut La Nyalla, rakyat sebagai pemilik negara ini bukan orang yang tidak mengerti.
Dikatakan dia, kalau rakyat tentu sangat punya kearifan berpikir. Bahkan, dia juga menyebut, rakyat ini logika keherananya melihat usul disampaikan oleh sejumlah Parpol yang ditengah kondisi ketiadaan anggaran ialah penundaan Pemilu 2024, bukan penundaan pemindahan ibu kota negara (IKN).
Ia pun meminta para elite politik tidak memberi itu masukan menjerumuskan Presiden Joko Widodo (Jokowi). “Tentu kasihan Pak Jokowi, beliau inikan sudah pernah menyatakan menolak untuk tiga periode dan itu tidak mau diperpanjang. Rakyat masih ingat itu,” katanya.
Diketahui itu ada tiga Parpol penghuni Senayan menyatakan mendukung hal pemindahan Pemilu 2024. Mereka itu PKB, PAN, dan Golkar. Sementara itu empat partai menolak adalah NasDem, Demokrat, PDIP, dan PKS. Sedangkan dua partai, Gerindra dan PPP, belum menyatakan sikap. **Rul