Sugianto Tantang Anggota DPR Dedi Mulyadi Sidak ke Kebun Konglomerat

PEKANBARU, Derakpost.com- Jangan ke kebun masyarakat kecil saja, tetapi harusnya itu Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi ini Sidak meninjau perusahaan-perusahaan besar di Riau yang terbukti menjalankan aktivitas bisnis di kawasan hutan.

Hal tantangan disampaikan Sekretaris Komisi II DPRD Riau, Sugianto. Katanya,
bahwa dirinya memiliki banyak sekali data valid tentang perkebunan ilegal di Riau berdasarkan hasil kerja Panitia Khusus (Pansus) Monitoring Lahan DPRD Riau tahun 2015 silam.

Sayangnya, ujar Politisi PKB ini, data-data tersebut tidak ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum, termasuk pihak kementerian agraria maupun kementerian kehutanan.

“Yang terurai sekarang hanya kebun milik masyarakat kecil yang dikelola oleh koperasi, sementara kebun besar punya konglomerat tak tersentuh. Data pansus sudah terang benderang, kalau dicek jelas semua, cuma tak ada keseriusan saja,” tegas Sugianto, Selasa (29/3/2022).

Perusahaan-perusahaan besar itu disampaikan Sugianto merupakan bagian dari grup-grup besar seperti Ivo Mas, Asian Agri, Duta Palma, dan perusahaan besar lainnya.

“Itu grup Ivo Mas sudah banyak pelanggarannya, di Pelalawan itu anak perusahaannya namanya Serikat Putra, begitu juga dengan anak perusahaannya di Kuansing dan Indragiri Hulu,” ujarnya.

Makanya, sambung Sugianto, kalau Dedi Mulyadi dan rombongannya datang ke Riau, mestinya melakukan sidak ke kebun besar, jangan hanya kebun kecil di pinggir jalan saja.

“Kalau Kang Dedi berani memberantas, datang ke kebun besar dong, jangan kebun kecil. Kami ini tidak pernah kita diajak koordinasi, makanya saya ketawa aja melihat mereka DPR RI meninjau kebun di pinggir jalan,” terangnya.

Kalau kebun-kebun kecil milik masyarakat, jelasnya, tidak perlu terlalu disoroti karena sudah ada UU Cipta Kerja yang memberikan solusi terhadap ini. Makanya, yang harus menjadi perhatian DPR RI adalah kebun besar.

“Persentase kebun ilegal itu, 70 persen perusahaan besar, 30 persen cuma masyarakat kecil, kalau bicara pajak, tentu lebih besar pajak mereka. Keseriusan pemerintah sangat kita harapkan disini,” tuturnya.

Sugianto mengaku khawatir jika nantinya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tak berdaya dengan mafia laha. Persis seperti apa yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan.

“Kita takutnya, Buk Siti Nurbaya juga bilang begitu, tak berdaya menghadapi mafia. Makanya, kita dorong semua pihak untuk memulai penanganan kebun ilegal dari yang paling besar, ” tutupnya. **Rul