Waduh….. Kadishub Pekanbaru Yuliarso Ini Diam Soal Uang Rp150 Juta dari Indra Pomi
DERAKPOST.COM – Terkena OTT Penjabat (Pj) Wako Pekanbaru dan Sekretaris Daerah (Sekda), terungkap semua masalah didalam keuangan Pemerintah Kota (Pemko). Salah itu adanya pernyataanya Sekda Indra Pomi, bahwa ada memberi Rp150 juta ke Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Yuliarso.
Hal itu dugaannya aliran dana sebesar dari Sekdako Pekanbaru Indra Pomi, yang saat ini terjerat kasus dugaannya pemotongan anggaran yakni atas nama Ganti Uang (GU) di Bagian Umum. Maka itu ditanggapi oleh Kepala Dishub Pekanbaru Yuliarso, dengan menyatakan siap memberi keterangan jika diperlukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Terkait dengan dugaan adanya informasi yang sudah disampaikan (KPK), saya siap untuk memberikan informasi yaitu terkait sebagai bawahan, disebab mereka berdua (eks Pj walikota dan sekdako) ini pimpinan saya,” ucap Yuliarso kepada wartwan, usai acara launching feeder bus TMP di SMPN 42 Pekanbaru, Kamis (5/12/2024).
Namun dalam hal ini, Yuliarso masih belum bersedia menjawab apakah ia ada memang terima aliran dana sebesar Rp150 juta dari Indra Pomi. Ia mengatakan informasi baru akan diberikan setelah dimintai keterangan oleh penyidik KPK. Hal itu jika nantinya ada dari pihak KPK meminta keterangan.
“Kalau ada diminta, saya siap memberikan informasi ke penyidik KPK. Nanti baru bisa saya sampaikan apabila sudah diminta oleh penyidik KPK. Karena itu, saya masih akan bekerja seperti biasa dan sesuai aturan. Ini sebagai uang yang diamanahkan menjabat Kepala Dishub,” ujar Yuliarso.
Seperti diketahui, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyampaikan dalam jumpa pers, Selasa (3/12/2024) malam jika Indra Pomi menerima uang sebesar Rp1 miliar dari Plt Kepala Bagian Umum Novin Karmila.
Dari keterangan Indra Pomi, terang Nurul Ghufron, uang itu kemudian diberikan ke Kepala Dishub Pekanbaru sebesar Rp150 juta dan Rp20 juga dibagikan kepada wartawan.
Dalam kasus dugaan pemotongan anggaran GU di Bagian Umum ini, KPK mengamankan barang bukti uang tunai senilai Rp6,8 miliar.NKPK telah tetapkan 3 tersanga di antaranya adalah eks Pj Walikota Risnandar Mahiwa, Sekdako Indra Pomi Nasution, serta Plt Kepala Bagian Umum Novin Karmila. (Ferry)