Wagubri Sebut Dirjen KKP akan Turun ke Rupat Hentikan Operasional PT LMU di Pulau Rupat

PEKANBARU, Derakpost.com- Wagubri Edy Natar Nasution menyikapi hal dari perjuangan masyarakat disekitar Pulau Rupat yang terdampak penambangan pasir laut oleh PT Logo Mas Utama (LMU). Hal ini nampaknya berbuah manis. Soalnya besok, Senin (14/2/22) Dirjen Kementerian Kelautan dan Perikanan turun ke pulau Rupat kabupaten Bengkalis Provinsi Riau.

“Besok Dirjen KKP turun ke Rupat untuk menghentikan opersional PT LMU. Hal itu kita (Pemprov Riau, red) melalui pak Gubernur sudah ada menyurati menteri ESDM untuk dapat merekomendasikan pencabutan izin konsesi pasir laut PT Logomas Utama,” kata Wagubri, Ahad (13/2/22) sore.

Bahkan menurut Wagub, Pemprov tela kordinasi dengan khususnya Polda Riau (Krimsus) untuk diambil langkah-langkah konkrit untuk penyelesaian masalah yang dialami masyarakat sekitar Pulau Rupat tersebut. Saat ini sedang rapatkan dengan krimsus Polda Riau untuk mengambil langkah-langkah yang tepat untuk penyelesaian problem yang dialami masyarakat sekitar Pulau Rupat tersebut.

Mantan Danrem 031/WB itu meminta masyarakat bersabar karena unttuk penyelesaian masalah tersebut harus melalui prosedur dan mekanisme yang berlaku. “Inilah yang sekarang sedang kita perjuangkan untuk masyarakat sekitar dengan menggunakan prosedur dan mekanisme yang ada ke pemerintah pusat,” tandas Wagub Edy Nasution.

Diberitakan sebelumnya, penambangan pasir laut oleh PT Logo Mas Utama (LMU) masih terus berlanjut, kendati telah beberapa kali diperingatkan, baik secara langsung maupun melalui surat ke sejumlah instansi terkait bahkan kepada Presiden Jokowi belum lama ini.

Namun sepertinya perusahaan milik Alogo Sianipar warga Jakarta itu cuek. ‘Anjing menggonggong khafilah berlalu’. Tampaknya gak ada yang mereka takuti, pasir laut di sekitar Wilayah pulau Rupat Utara itu tetap disedot dengan kapal khusus pengeruk pasir laut.

Hal itu membuat tensi Ketua Aliansi Tokoh Masyarakat Riau Peduli Pulau Rupat (ATMRPPR) Tengku Said Amir Hamzah naik siknifikan. Soalnya purnawirawan  Angkatan Laut ini sudah beberapa kali melakukan protes bahkan sampai  menyurati Presiden Jokowi meminta agar izin konsesi pasir laut PT Logo Mas Utama seluas 5 ribuan hektar segera dicabut karena jika tidak akan berdampak terhadap keselamatan ekosistim laut dan mengganggu para nelayan dalam menjalankan aktifitas mereka menangkap ikan untuk dikonsumsi dan dijual ke pasar.

“Hari ini saya dapat info lagi dari nelayan di pulau Rupat bahwa subuh tadi kapal pengeruk pasir laut milik PT Logo Mas masih bersileweran di sana,” kata Amir Hamzah didampingi ketua Partai Ummat Provinsi Riau H Fauzi Kadir SH MS, Ahad (13/2/2022).

Hal ini lanjut mantan Kepala Kesbangpol Pemprov Riau itu, tidak bisa dibiarkan. “Batas kesabaran kita sudah habis. Saya sudah kordinasi dengan Polda Riau mencari solusi tepat untuk menyetop PT LMU ini. Jangan mentang mentang orang pusat dan menurut kabar PT LMU ini diduga dibeking salah seorang legislator  di Senayan dikira kita ‘ngeper’. Oh no, sampai titik darah penghabisan Saya dkk akan terus berjuang,” ungkap Tengku SAM, panggilan akrab Tengku Said Amir Hamzah.

Ketua Partai Ummat Riau Fauzi Kadir menambahkan jika PT LMU masih tetap membandel, dia pastikan HMI akan turun demo. “Kekuatan besar akan turun menghentikan aktifitas PT LMU. Saya akan segera kordinasi dengan adek adek HMI,” ucap Fauzi mantan Ketua HMI cabang Yokyakarta itu.

Dia juga akan berkomunikssi dengan Menko Polhukkam Mahfud MD tekait masalah pasir laut ini. “Dalam waktu dekat Saya akan komunikasi dengan pak Mahfud,” ujarnya. Mahfud dan Fauzi adalah teman seangkatan di UII Yogyakarta. **Rul