Waka DPRD Riau Hardianto Desak PHR Realisasikan PI 10 Persen Blok Rokan

DERAKPOST.COM – Anggaran terancam defisit, maka Wakil Ketua (Waka) DPRD Riau Hardianto mendesak dan meminta PT Pertamina Hulu Rokon (PHR), untuk berkomitmen realisasikan Participating Interest (PI) 10 persen pada Blok Migas Rokan kepada Pemerintah Provinsi Riau. Jika tidak, konsekuensinya akan berimbas kepada belanja APBD 2022.

Wakil Ketua DPRD Riau Hardianto menuturkan, sudah satu tahun sejak alih kelola Blok Rokan dari PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) kepada PT PHR, tapi PI 10 persen belum ada kejelasan. Pertamina resmi mengelola sepenuhnya blok penghasil minyak terbesar kedua di Indonesia itu pada 9 Agustus 2021 lalu.

“PI 10 persen itu bukan hanya permintaan tapi juga merupakan hak Provinsi Riau yang dijamin oleh konstitusi. Makanya segera dicairkan ketika semua persyaratan yang ditetapkan susuai regulasi yang ada sudah kita penuhi,” kata Hardianto.

Ia menjelaskan, waktu pembahasan dan pengesahan APBD 2021, DPRD Riau memasukkan asumsi pendapatan dari hasil PI 10 persen tersebut. Jika itu tidak terealisasi, bisa mengakibatkan defisit anggaran belanja.

“Tentu juga kita sudah lakukan perencanaan pembangunan. Kalau PI tidak dicairkan tahun 2022 ini maka konsekuensinya belanja kita di APBD 2022 bisa berpotensi defisit karena ada target pencapaian yang tidak tercapai yaitu PI itu tadi,” papar dia.

DPRD mendesak PT PHR segera mempercepat proses pemberian PI 10 persen tersebut sebagaimana kesepakatan. DPRD juga akan mensupport langkah apa saja yang akan dilakukan agar PI ini bisa terealisasi.

“Kalau PHR kan sifatnya hanya pengelola. Nanti kami akan coba merumuskan langkah-langkah apa yang akan dilakukan secara kelembagaan supaya PI ini bisa terealisasi. Karena dalam konteks hubungan dua unsur penyelenggara pemerintahan daerah tentu DPRD Riau perlu mensupport Pemprov Riau untuk memperjuangkan PI segera terealisasi,” paparnya. **Rul