Wow….. Abujapi Sorot Kinerja Budiman Sudjatmiko Sebagai Komisaris PTPN V

 

PEKANBARU, Derakpost.com – Kinerja daripada Budiman Sudjatmiko, selaku Komisaris Independen PTPN V ini ada mendapatkan sorotan Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia (Abujapi) Wilayah Riau.

Sekretaris BPD Abujapi Wilayah Riau, Kasdi Albasyiri kepada beritariau.com, mengatakan, pihaknya telah menyoroti kinerja Politisi PDI-P itu, tentang dibalik buruknya transparansi di PTPN V serta adanya isu titipan partai dan intervensi politik didalam jabatannya.

Kasdi menjelaskan, sorotan pihaknya dari Abujapi, ini terkait adanya indikasi kepentinganya politik di tubuh PTPN V. “Bisa saja begitu (Komisaris Independen), karena intervensi politik pada perusahaan plat merah cukup tinggi,” ucap Kasdi Albasyiri.

Kabag Humas PTPN V, Risky diminta tanggapannya atas pernyataan Kasdi Albasyiri, mengatakan, bahwa Budiman Sudjatmiko jadi komisaris independen di perseroan sejalan dengan sejumlah fokus pihaknya misalnya transformasi digital.

“Dimana, concern beliau itu digitalisasi pertanian desa sejalan dengan PTPN V. Kami sendiri dalam proses transformasi digital. Sejak dua tahun lalu, perseroan juga selalu memperoleh penghargaan di bidang transformasi digital,” kata Risky menjawab wartawan.

Risky menjelaskan, bahwa 40 hingga 50 persen CPO PTPN V merupa bersumber dari petani plasma. PTPN V ini memiliki program pada BUMN untuk sawit rakyat dengan Pak Budiman ini sebagai Dewan Pengawas, hal tentunya dapat semakin sejalan dengan fokus Perusahaan.

Dihubungi juga terpisah melalui aplikasi pesan tertulis, Komisaris Independen PTPN V Budiman Sudjatmiko, belum memberi tanggapannya.

Sebelum diberitakan, Kasdi menyoroti anggaran jasa pengamanan yang cenderung meningkat belasan miliar setiap tahun. Namun, tidak sejalan dengan tingkat kerugian akibat pencurian yang dinilai masih tinggi.

“Kerugian akibat pencurian tandan buah segar di perkebunan PTPN V setiap bulan mencapai setengah milyar lebih. Ini menunjukkan tingkat sosial budaya di lingkungan perkebunan tidak berjalan baik,” ujar Kasdi, Sabtu (4/6/2022) kemarin.

Kasdi mengatakan, informasi diperoleh pihaknya diketahui pada tahun 2020 lalu. PTPN V menganggarkan jasa pengamanan sekitar Rp15 milyar.

Setahun kemudian di tahun 2021 lalu, anggaran pengamanan itu kembali mengalami peningkatan menjadi tahun Rp.30 milyar.

Sedangkan untuk tahun 2022 ini, sebut Kasdi, angkanya kembali naik dengan peningkatan anggaran sekitar Rp 50 milyar.

Kasdi juga menilai pelaksanaan lelang PTPN V yang dilakukan juga terkesan tertutup terhadap BPD Abujapi Riau yang menaungi Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) sebagai statusnya Perusahaan milik Negara.

Sejauh ini lanjut Kasdi, bahwa PTPN V, tidak pernah terbuka memberi informasi kepada Abujapi Riau, perihal jasa pengamanan.

“Seharusnya PTPN V melakukan sosialisasi dan transparan dalam pengadaan lelang pengaman.  Apalagi anggaran yang digunakan cukup besar dengan menggunakan anggaran perusahaan negara,” sambung Kasdi.

Menurut Kasdi, dengan peningkatan anggaran jasa pengamanan setiap tahun di PTPN V ini, maka harus juga harus dilakukan audit secara independen.

Langkah audit, sebut Kasdi, mengingat perusahaan plat merah itu disinyalir terindikasi adanya unsur kepentingan politik sehingga menimbulkan cost yang tinggi.

“Pengadaan barang dan di perusahaan plat merah ini kuat dugaan terindikasi kepentingan politik. Apalagi kita melihat yang duduk di komisaris titipan partai politik,” papar Kasdi. **Fad