Wow….. DPR Usulkan Ekspor CPO untuk Disetop
JAKARTA, Derakpost.com- Setakat ini, Anggota Komisi VI DPR Nusron Wahid mengusulkan pada pemerintah untuk memberlakukan larangan ekspor CPO.
Ini, sebagai tindak lanjut penghentian ekspor batu bara guna menyelamatkan pasokanya energi ke PLN dan industri dalam negeri.
“Harus dilanjutkan dengan larangan ekspor CPO. Alasannya guna menjaga stabilitas harga minyak goreng dalam negeri, terutama di kalangan masyarakat bawah,” kata Nusron Wahid dilansir detikcom.
Sebagaimana diketahui, harga minyak goreng sekarang mencapai Rp 25.000 per liter. Ini sungguh berat bagi rakyat kecil. Apalagi, meski operasi pasar sudah berkali kali, tapi harganya tetap tinggi.
“Satu-satunya solusi adalah stop untuk sementara ekspor CPO atau gunakan mekanisme domestic market obligation (DMO) untuk CPO. Terutama bagi pengusaha sawit non petani,” tegas Nusron.
Nusron kemudian merujuk pernyataan Presiden Jokowi, yang mengutip Pasal 33 UUD 1945; bahwa bumi, air dan kekayaan di dalamnya dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat. Hal itu maka tanaman kelapa sawit ditanam di atas bumi negara, melalui konsesi HGU selama 50 tahun dan dapat diperpanjang lagi selama 30 tahun.
Menurut Nusron dalam kondisi harga CPO dunia meningkat, para pengusaha menikmati keuntungan yang berlipat ganda. Sementara konsumen dalam negeri konon notabene kebanyakan kalangan kaum miskin papa dan keluara pra sejahtera, harus menderita dan terpukul akibat lonjakan harga minyak goreng.
“Sungguh ironis. Di tengah mayoritas lahan negara dikuasai segelintir pengusaha sawit, yang harusnya digunakan untuk kemakmuran rakyat. Justru rakyatnya menderita dan pengusahanya untung berlipat. Apakah ini keadilan?,” tukas Nusron.
Karena hal itulah, Nusron mendukung kebijakan pemerintah. Setelah ekspor batu bara dilarang, ekspor CPO juga harus distop sementara. Sambil pemerintah dalam hal ini menteri Perdagangan, Pertanian dan Agraria/BPN mengatur mekanisme DMO dengan harga tertentu terhadap pengusaha kelapa sawit.
“Kalau ada yang menolak, itu HGU-nya kalau bisa dicabut dan dialihkan kepada rakyat sekitar kebun sawit yang saat ini kekurangan lahan dan hanya menjadi buruh perkebunan,” pungkas mantan Ketua Umum GP Ansor ini. **Rul